Komnas HAM Tak Restui Warga Duduki Tanah Negara di Waduk Pluit, Tapi..

Jakarta - Polemik mengenai warga yang menduduki tanah negara di Waduk Pluit antara Komnas HAM dan Pemprov DKI tampaknya akan mereda. Sebab, Komnas HAM menegaskan juga tak membenarkan warga menduduki tanah negara itu. Tapi?

"Jadi catatan penting, Komnas HAM tidak membenarkan masyarakat yang menduduki tanah negara. Bukan berarti ada masyarakat yang menduduki tanah negara kemudian mengadu ke sini dan menyetujui. Tidak begitu. Tapi mereka itu dijamin HAM-nya, itu prinsipnya," ujar Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila.

Hal itu disampaikan Siti dalam jumpa pers saat menerima Gubernur DKI Jakarta Jokowi di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013).

Warga di Waduk Pluit, imbuhnya, harus mendapatkan informasi yang cukup tentang rencana pembangunan yang akan diajukan. Proses relokasi juga harus dilakukan tanpa melanggar HAM warga.

"Jadi Komnas HAM tidak dalam konteks membenarkan masyarakat yang menduduki tanah negara. Tapi ada solusi, karena di situ ada 7.000 KK, ini harus dicari jalan keluarnya. Karena pemerintah dalam hal ini berkewajiban. Kalau akan dikeluarkan mereka dari tanah negara, kosepnya bukan pada kemiskinan, tapi mensejahterakan," jelas dia.

Komnas HAM akan berdiskusi dengan Jokowi untuk melakukan mediasi dalam relokasi Waduk Pluit. Komnas HAM akan memetakan masalah lebih dahulu setelah mendapat penjelasan dari Jokowi.

"Jadi, Komnas HAM juga mendiskusikan dengan Pak Jokowi dan Komnas HAM punya fungsi mediasi. Kalau terjadi persoalan yang masih belum ketemu kesepahaman, Komnas HAM lakukan mediasi. Kedua, soal pendudukan tanah negara. Tidak serta merta Komnas HAM memberikan dukungan kepada semua yang menduduki tanah negara. Tapi ini harus dipetakan persoalannya seperti apa. Ini yang akan kita dalami seperti apa," tegas dia.

Di tempat yang sama, Jokowi menjelaskan sudah melakukan dialog dengan warga Waduk Pluit, lebih dari 20 kali.

"Tapi memang kelompoknya banyak sekali, bermacam-macam dan berbeda keinginan. Dan sudah dalogis baik di lapangan maupun di Balai Kota. Kami juga jelaskan bahwa ini ada kelompok yang berbeda, ada masyarakat yang punya hak milik rumah di situ, ada juga developer kecil yang menyewakan rumah dan kos-kosan, ada juga yang punya KTP," kata Jokowi.

"Nanti kita akan bertukar data. Intinya kita nanti bersam-sama menyelesaikan masalah di Pluit," imbuhnya.

(nwk/aan)