Jumat, 17/05/2013 01:30 WIB

Korban Banjir di Kukar yang Alami ISPA Enggan Berobat

Robert - detikNews
Halaman 1 dari 2
Samarinda - Sudah sebulan lebih banjir hingga 3 meter merendam ribuan rumah di Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Warga yang menjadi korban banjir ditengarai mengalami gangguan pernapasan dan menolak berobat.


Keterangan diperoleh dari Puskesmas Muara Kaman, Kamis (16/5/2013), sebelum banjir terjadi rata-rata di atas 10 orang setiap hari mengeluhkan ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas), seperti batuk, influenza, serta penyakit gatal-gatal. Namun saat banjir ini, kunjungan ke Puskesmas justru menurun.


"Menurun. Kemungkinan karena akses jalan rumah warga terendam banjir jadi tidak berkunjung ke Puskesmas. Tapi yang mengeluhkan itu belum bisa dipastikan," kata Kepala Puskesmas Muara Kaman Iswadi.


Iswadi menerangkan, bangunan Puskesmas yang dipimpinnya ikut terendam banjir. Meski begitu, pelayanan rawat jalan tetap berjalan seperti biasanya.


"Sejauh ini, aktivitas Puskesmas Muara Kaman khususnya untuk rawat jalan tetap berjalan seperti biasa, meski banjir setinggi mata kaki. Memang Puskesmas berada agak tinggi," ujar Iswadi.


"Untuk rawat inap sementara tidak bisa dilayani karena peralatan disimpan, khawatir terendam. Kalau ada yang rawat inap, terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit di Tenggarong," tambah Iswadi.


Dihubungi terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar Darmansyah menyebutkan, hingga pukul 16.00 WITA sore tadi, ketinggian air di Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Sebulu, bertahan pada kisaran ketinggian rata-rata 2 meter.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(vid/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%