Kamis, 16/05/2013 07:43 WIB

Kemenakertrans Selidiki Penyebab Longsor di Terowongan PT Freeport

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Proses evakuasi korban runtuhnya terowongan bawah tanah di PT Freeport masih terus berlangsung. Pihak Kemenakertrans turut berupaya membantu proses tersebut.

“Kita masih fokus pada upaya-upaya pencarian dan penyelamatan para korban yang masih tertimbun di lokasi," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (15/5/2013).

Menurut Muhaimin, selain upaya penyelamatan, pihaknya juga fokus menyelidiki penyebab kecelakaan kerja yang terjadi. "Apakah kecelakaan itu akibat human error ataukah murni peristiwa bencana alam," tuturnya.

Pihaknya juga mengaku masih berkoordinasi dengan Kepolisian, Dinas Tenaga kerja Papua Barat dan Kementerian ESDM untuk mempercepat upaya penyelamatan dan menyelidiki penyebab utama terjadinya kecelakaan. Ia juga telah menginstuksikan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) untuk mengambil langkah-langkah terkait kecelakaan kerja freeport ini.

“Kita terus membantu dan mengawal proses evakuasi di lokasi kejadian. Bahkan untuk mempercepat proses evakuasi dan menyelidiki penyebab kecelakaan, dari pusat dilaporkan telah mengirimkan 3 orang instruktur tambang yang ahli menangani kasus serupa ini," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga memastikan seluruh korban longsor terowongan yang terletak di Timika, Papua Barat tersebut akan mendapatkan santunan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita pastikan para korban baik yang meninggal dunia ataupun mengalami luka-luka pasti mendapat santunan asuransi," ucap Muhaimin.

Hingga saat ini dilaporkan 4 orang meninggal dunia dan 10 orang mengalami cidera dan luka-luka. Sedangkan 25 orang diperkirakan masih terjebak dan masih dalam proses evakuasi penyelamatan.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(kff/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%