detikcom
Kamis, 16/05/2013 07:43 WIB

Kemenakertrans Selidiki Penyebab Longsor di Terowongan PT Freeport

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Proses evakuasi korban runtuhnya terowongan bawah tanah di PT Freeport masih terus berlangsung. Pihak Kemenakertrans turut berupaya membantu proses tersebut.

“Kita masih fokus pada upaya-upaya pencarian dan penyelamatan para korban yang masih tertimbun di lokasi," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (15/5/2013).

Menurut Muhaimin, selain upaya penyelamatan, pihaknya juga fokus menyelidiki penyebab kecelakaan kerja yang terjadi. "Apakah kecelakaan itu akibat human error ataukah murni peristiwa bencana alam," tuturnya.

Pihaknya juga mengaku masih berkoordinasi dengan Kepolisian, Dinas Tenaga kerja Papua Barat dan Kementerian ESDM untuk mempercepat upaya penyelamatan dan menyelidiki penyebab utama terjadinya kecelakaan. Ia juga telah menginstuksikan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) untuk mengambil langkah-langkah terkait kecelakaan kerja freeport ini.

“Kita terus membantu dan mengawal proses evakuasi di lokasi kejadian. Bahkan untuk mempercepat proses evakuasi dan menyelidiki penyebab kecelakaan, dari pusat dilaporkan telah mengirimkan 3 orang instruktur tambang yang ahli menangani kasus serupa ini," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga memastikan seluruh korban longsor terowongan yang terletak di Timika, Papua Barat tersebut akan mendapatkan santunan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita pastikan para korban baik yang meninggal dunia ataupun mengalami luka-luka pasti mendapat santunan asuransi," ucap Muhaimin.

Hingga saat ini dilaporkan 4 orang meninggal dunia dan 10 orang mengalami cidera dan luka-luka. Sedangkan 25 orang diperkirakan masih terjebak dan masih dalam proses evakuasi penyelamatan.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(kff/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%