detikcom
Rabu, 15/05/2013 22:03 WIB

Presiden SBY, Menhan dan Panglima Rapat Bahas Peta Kekuatan TNI

Rivki - detikNews
Menhan dan pejabat TNI konpers di Kantor Presiden (Rivki/detikcom)
Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro bersama Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan jajaran pejabat tinggi TNI lainnya, menggelar sidang kabinet terbatas bersama Presiden SBY. Sidang itu membahas soal perkembangan pembangunan kekuatan TNI termasuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Secara khusus tadi kita melihat peta perkembangan sejak beberapa waktu lalu. Dinamika perkembangan global, dinamika regional, dinamika nasional, dan bagaimana kita harus menyikapi nanti ke depan dalam rangka untuk pembangunan kekuatan TNI," ujar Purnomo usai sidang kabinet di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta (15/5/2013).

Purnomo menjelaskan, saat ini pemerintah belum akan melakukan perubahan di tubuh TNI. Menurutnya, pemerintah masih melihat berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam pembangunan kekuatan pertahanan ke depan.

"Panglima TNI juga menyikapi sebaiknya ada langkah-langkah yang dilakukan, tapi tetep berpegang kepada konsep kebijakan zero growth policy, kita tidak menambah lagi kekuatan baru personel terutama, karena personel kita cukup besar. Personel kita itu kalau TNI nya sekitar 460 ribu, sipilnya yang ada di kementerian kita itu 60 ribu lebih, cukup besar," kata Purnomo.

Ia menambahkan, dalam pertemuannya dengan Presiden dibahas empat agenda seperti Alutsista, Sarana-Prasarana, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaanya. Saat disinggung soal pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), Purnomo mengatakan hal itu masih dalam proses.

"Jadi pertemuan bulan depan itu barangkali akan kita tindak lanjuti untuk nanti menyikapi apa yang akan kita lakukan akan kita sikapi. Jadi ini belum tuntas,'pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%