Sekjen DPR: Kewenangan Ungkap Data Absen Fingerprint Ada di BK

Jakarta - Badan Kehormatan (BK) meminta Sekretariat Jenderal DPR membuka data absensi fingerprint. Sekretaris Jenderal DPR Winantunintyastiti mengatakan data absensi fingerprint merupakan kewenangan BK DPR.

"Data fingerprint kewenangan BK DPR, bukan di kita," kata Winantunintyastiti saat dihubungi, Rabu (15/5/2013).

Win, demikian dia disapa, menampik jika Setjen DPR disebut memiliki data fingerprint. Namun dia mengatakan memang ada data absensi yang didistribusi oleh Setjen ke fraksi-fraksi.

"Memang ada data absensi yang dikirim dari Setjen ke fraksi-fraksi, tapi saya belum tahu itu data fingerprint apa bukan, saya cek dulu," ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Abdul Wahab Dalimunthe mengatakan data absensi fingerprint tak dipegang oleh BK. Data itu ada di Setjen dan diminta untuk dibuka.

"BK meminta Setjen DPR untuk membuka data fingerprint," kata Abdul secara terpisah.

(trq/van)