Rabu, 15/05/2013 00:36 WIB

KPU DIY: Tak Penuhi Syarat, Satu Calon Anggota DPD RI Gugur

Yogyakarta - Hingga hari terakhir masa perbaikan, total sebanyak 15 calon anggota DPD RI asal DIY yang menyerahkan berkas perbaikan pendaftaran sebagai calon anggota DPD RI. Sebelumnya terdapat 16 orang yang mendaftar, namun hingga terakhir satu orang tidak mengembalikan berkas perbaikan. Sehingga KPU DIY menyatakan calon tersebut gugur.

Ketua KPU DIY, Ani Rohyati mengatakan KPU DIY telah menunggu hingga pukul 16.00 WIB tetapi yang bersangkutan tidak juga mengembalikan berkas perbaikan pendaftaran. Calon tersebut atas nama Sunu Edi Wibowo yang harus memperbaiki jumlah dukungan yang ditetapkan oleh KPU.

"Yang bersangkutan pada hari terkahir sebenarnya sudah datang ke KPU, tetapi dia tidak mengembalikan berkas perbaikannya," kata Any di KPU DIY, Selasa(14/5/2013).

Sementara itu, Sunu Edi Wibowo mengatakan tidak mengembalikan berkas perbaikan karena memang tidak memenuhi syarat dari jumlah dukungan. Dukungan harusnya diperoleh minimal dari 3 kabupaten, tetapi tidak bisa dipenuhinya.

"Kalau tetap maju sama saja tidak lolos, jadi mundur. Saya legowo, ikhlas dengan aturan itu," kata Sunu saat dihubungi.

KPU DIY telah menerima pendafataran sebanyak 15 orang calon anggota DPD RI. Empat orang diantaranya merupakan incumbent yakni, GKR Hemas, Afnan Hadikusumo, Hafidh Asrom, dan Cholid Mahmud. Sementara 11 orang lainya merupakan wajah baru diantaranya seperti Ismarindayani Priyanti, istri Menteri Pemuda dan Olah Raga Roy Suryo.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(rmd/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%
MustRead close