Bintang Kejora di Langit Oxford

50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI

Bintang Kejora di Langit Oxford

- detikNews
Selasa, 14 Mei 2013 18:39 WIB
(Foto: Facebook Free West Papua Campaign)
Jakarta - Aktivis Organisasi Papua Merdeka berkeliaran di Belanda, Australia, dan Pasifik Selatan.

Aktivis prokemerdekaan Papua Barat hari ini akan mendatangi kantor Kedutaan Besar RI di Den Haag, Belanda. Unjuk rasa sekitar pukul tiga sore waktu setempat itu menyambut seruan demo Ketua Komite Nasional Papua Barat, Victor Yeimo, memprotes kekerasan di Sorong dan Timika pada 1 Mei lalu.

Victor mengklaim TNI dan polisi telah melukai beberapa pendemo yang berunjuk rasa pada peringatan penyerahan Papua Nugini Barat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada pemerintah Indonesia. Tahun ini peringatan lebih spesial karena bertepatan 50 tahun dimulainya pemerintahan Indonesia di Papua.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak aneh jika aktivis di dalam dan luar negeri pun sibuk membuat kegiatan menjelang perayaan itu. Pemimpin organisasi Free West Papua Campaign di Inggris, Benny Wenda, misalnya, membuka kantor di Oxford.

Meski pemerintah Inggris mengaku tak mendukung kemerdekaan Papua, Pemerintah Kota Oxford memang bersimpati kepada Benny. Bahkan, setiap 1 Desember, kantor Wali Kota Oxford mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Bukan kali ini saja ulah Benny membuat kuping pemerintah Indonesia panas. Pada September tahun lalu, Benny menggelar sayembara penangkapan simbolis terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan hadiah sekitar Rp 700 juta.

Benny Wenda, misalnya, mendapat dukungan dari pengusaha lokal Inggris buat menggalang dana sayembara penangkapan Presiden Yudhoyono. Perusahaan kosmetik Australia, Lush Cosmetics, bahkan meluncurkan “parfum Papua Merdeka”, yang sebagian penjualannya diberikan kepada Benny.

Benny sejatinya adalah pelarian dari penjara Abepura yang mendapat suaka di Inggris. Ia dibui karena kasus pembakaran dan pembunuhan enam orang, termasuk dua polisi, pada Desember 2000.
Atas permintaan Indonesia, Benny jadi buron Interpol. Namun, pada Agustus, namanya dicoret dari daftar buruan itu.

“Terima kasih kepada Fair Trials International dan para pendukung yang membantu saya menggugat red notice itu,” kata Benny dalam situs resminya.

Lepas dari daftar buron, Benny pun bersafari ke Karibia, Afrika, Australia, dan negara rumpun Melanesia di Samudra Pasifik. Hasil tur politik itu antara lain penyiapan pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Port Moresby, Papua Nugini.

Benny hanyalah satu dari banyak pelarian dari Papua Barat yang jadi aktivis pendukung kemerdekaan di mancanegara. Menurut Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, aktivis Organisasi Papua Merdeka di luar negeri terkonsentrasi di Belanda, Australia, dan kawasan Pasifik Selatan.

Inggris sebenarnya tak masuk hitungan, tapi jadi sorotan karena baru pertama kali kelompok separatis membuka kantor resmi. “Itu sebenarnya hanya gerakan kecil,” ujarnya.

Namun Marciano menilai tak perlu kelewat cemas terhadap pendukung kemerdekaan Papua di mancanegara. “Apalagi sikap resmi pemerintah negara-negara tempat mereka berada sudah jelas mendukung kedaulatan Indonesia,” ujarnya.

Namun mantan bos lembaga telik sandi Indonesia itu, AM Hendropriyono, justru berpendapat manuver politik para aktivis itu mesti diwaspadai. Hendro mengatakan OPM, yang tak bisa bertempur secara fisik, kini menempuh jalan politik dengan menggalang simpati di luar negeri.

"Separatisme bisa berhasil kalau diplomasinya berhasil,” kata Hendro. “Ujung tombaknya adalah politik luar negeri.”

OPM memang tengah berdiplomasi di Pasifik Selatan. Mereka tengah berjuang agar Papua Barat jadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG). Organisasi negara rumpun Melanesia adalah Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Sebelumnya, MSG menerima pejuang separatis jadi anggotanya, yakni Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak dari Kaledonia Baru.

Pendiri MSG, Ezekiel Alebua, mengatakan Papua Barat berpeluang besar jadi anggota karena pemerintah negara anggota sudah memberi lampu hijau.

“Saya yakin Papua Barat akan ditetapkan sebagai anggota pada sidang Juni depan,” kata mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon ini.

Tulisan ini sudah dimuat di Harian Detik edisi Senin, 13 Mei 2013.

(nwk/nwk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads