2 Juta Rakyat Mesir Tanda Tangani Petisi Untuk Lengserkan Presiden Morsi

Kairo - Rakyat Mesir berbondong-bondong menandatangani petisi untuk melengserkan presiden mereka, Mohamed Morsi. Hingga saat ini, sudah terkumpul sedikitnya 2 juta tanda tangan yang mendukung pelengseran tersebut.

Kampanye 'Tamarod', yang berarti 'pemberontakan' ini, bertujuan untuk melengserkan Morsi yang dianggap telah gagal melakukan tugasnya memimpin Mesir. Sejak diluncurkan sekitar 2 pekan lalu di Alun-alun Tahrir, Kairo, petisi ini sudah mendapatkan 2 juta tanda tangan.

"Karena keamanan belum juga pulih, karena kaum miskin belum juga diperhatikan, karena saya tidak memiliki martabat untuk negara saya sendiri... kami tidak menginginkanmu lagi," demikian bunyi narasi dalam petisi tersebut seperti dilansir AFP, Selasa (14/5/2013).

"Kampanye ini diluncurkan karena presiden sudah tidak mampu lagi mengatur negara ini. Kami mengumpulkan 2 juta tanda tangan untuk menarik kepercayaan diri dari presiden (sejak 1 Mei), yang justru membuat banyak orang menderita akibat krisis politik dan situasi ekonomi," tutur juru bicara Tamarod, Mahmud Badr.

Selain melalui petisi, Tamarod merencanakan untuk menggelar unjuk rasa besar-besaran di luar istana presiden di Kairo pada 30 Juni mendatang. Bertepatan dengan saat peringatan 1 tahun berkuasanya Morsi.

Kampanye Tamarod ini mendapat kritik keras dari partai yang menaungi Morsi, Freedom and Justice Party (FJP), yang juga sayap politik Ikhwanul Muslimin. "Mekanisme demokrasi yang diakui hanyalah kotak suara. Setiap orang harus menghormati hasil kotak suara, tidak peduli bagaimanapun itu," juru bicara FJP, Ahmed Rami.

Mohamed Morsi terpilih sebagai Presiden Mesir dalam pemilu yang digelar pasca tergulingnya Hosni Mubarak setelah memimpin Mesir selama 30 tahun. Dalam pemilu yang digelar Juni 2012 lalu, Morsi meraih 51,7 persen suara dan mengungguli rivalnya, Ahmed Shafiq, yang pernah menjabat Perdana Menteri Mesir era Mubarak.

Semua berharap dengan adanya pemimpin baru, revolusi bisa terjadi di Mesir. Namun ternyata pada praktiknya, Morsi justru menyusun aturan dan undang-undang yang mesentralisasi kekuasaannya. Sebagai kepala negara, Morsi malah menempatkan kepentingan Ikhwanul Muslimin di atas kepentingan negara. Selama dia menjabat, Mesir terus dilanda krisis ekonomi, gejolak politik dan unjuk rasa berdarah yang memakan banyak korban.

(nvc/ita)