.webp)
Bukan pertama kali Toru Hashimoto mengeluarkan pernyataan kontroversial.
Seorang politisi Jepang yang berpengaruh menyebutkan sistem yang memaksa perempuan penghibur pada masa Perang Dunia II diperlukan.
Wali Kota Osaka, Toru Hashimoto, mengatakan perempuan penghibur atau jugun ianfu memberi kesempatan istirahat bagi para tentara Jepang yang hidupnya berada dalam risiko.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika Anda ingin mereka beristirahat dalam situasi demikian, sistem perempuan penghibur diperlukan. Setiap orang bisa memahami itu."
Dia mengakui bahwa para perempuan tersebut melakukan hubungan seks yang berlawanan dengan keinginan mereka.
Ditambahkannya bahwa Jepang bukan merupakan satu-satunya negara yang memberlakukan sistem tersebut namun Jepang bertanggung jawab atas tindakannya.
Permintaan maaf
Para perempuan penghibur untuk tentara Jepang pada masa PD II antara lain berasal dari Cina, Korea Selatan, Filipina, Indonesia, dan Taiwan.
Pandangan Jepang atas peran dan perilaku mereka selama PD II sering menjadi sumber ketegangan dengan negara-negara tetangganya.
Bagaimanapun Hashimoto menyatakan dia mendukung pernyataan dari Perdana Menteri, Tomiichi Murayama, pada tahun 1995 yang meminta maaf atas perilaku Jepang di Asia pada saat PD II.
"Hal itu merupakan akibat dari tragedi perang bahwa menjadi perempuan penghibur berlawanan dengan keinginan mereka. Tanggung jawab perang juga berada di Jepang. Kami dengan santun menawarkan kata-kata yang baik hati kepada para perempuan penghibur," tuturnya.
Hashimoto merupakan salah seorang pendiri Partai Restorasi Jepang yang beraliran nasionalis. Dia merupakan gubernur termuda dalam sejarah Jepang sebelum menjadi Wali Kota Osaka pada tahun 2011.
Tahun lalu dia juga mengeluarkan pernyataan kontroversial karena berpendapat Jepang membutuhkan kediktatoran.
(bbc/bbc)
