Polisi Diyakini Dahulukan Penanganan Kasus Korupsi Dibanding Laporan PKS

Jakarta - Juru bicara KPK, Johan Budi dilaporkan oleh PKS ke Mabes Polri dengan pasal penghinaan. Namun polisi diyakini akan mendahulukan perkara pokok dari pelaporan itu, yakni kasus korupsi yang sedang ditangani KPK.

"Saya sangsi bahwa Polri akan serius menindaklanjutinya karena adanya kebijakan di internal Kepolisian berdasar surat Kapolri yang menentukan apabila ada laporan terhadap Polri mengenai kasus lain, Polri harus fokus dahulu menuntaskan kasus pokoknya," ujar anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, Selasa (14/5/2013).

Meski demikian, Martin juga menghargai langkah yang diambil PKS. Langkah tersebut adalah hak untuk mendapatkan kepastian hukum.

Namun dia juga percaya polisi akan mengedepankan penyelesaian kasus korupsinya terlebih dahulu. Terlebih lagi, KPK bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian memang sudah diberi amanah oleh negara untuk perang terhadap korupsi.

"Perang melawan korupsi merupakan tugas bersama polisi dan kejaksaan dan KPK," tandasnya.

Sementara itu, menurut Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma, laporan itu malah merugikan PKS. Partai yang selama ini dikenal dengan slogan bersihnya justru terkesan melawan penegak hukum dan menggangu proses penyidikan.

Malah Alvon meminta KPK agar menerapkan Pasal menghalangi proses penyidikan kepada penjaga gedung DPP PKS. KPK dinilai sudah harus berani menerapkan pasal tersebut.

Pelaporan ini merupakan buntut persoalan penyitaan mobil yang diduga milik Luthfi Hasan Ishaaq di kantor DPP PKS. KPK gagal melakukan penyitaan tersebut karena dihalangi oleh penjaga gedung. Saat itu PKS beralasan KPK tidak membawa surat sita.

(mok/bal)