Jika Swasta Tak Minati Deep Tunnel, Pemprov DKI Angkat Tangan

Jakarta - Program pembangunan Deep Tunnel atau terowongan multiguna tak masuk dalam pembiayaan APBD melainkan investor swasta. Nah bila swasta tak ada yang minat, Pemprov DKI bakal angkat tangan.

"Ya makanya mesti jelasin sama PU-nya kan. Ini kan program swasta bukannya APBD/APBN kan, PU pusat kan membandingkan antara normalisasi sungai dengan deep tunnel. Kalau normalisasi ini kita lakukan kok," ujar Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama di kantornya, Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2013).

Bila tak ada swasta berminat, maka Pemprov DKI akan menyerah untuk melaksanakan program ini. Dalam jangka pendek, normalisasi sungai yang paling mungkin dilakukan.

"Kalau ini (Deep Tunnel) kan, kalau swasta nggak mau ya sudah gitu lho. Ini kan nggak APBD, kalau APBD tentu kita tidak memilih deep tunnel tapi kita akan memilih normalisasi sungai dan waduk, yang kita targetkan dua tahun harus selesai," tutur Ahok.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta meminta DPRD agar proyek raksasa itu dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2017.

"Kita minta DPRD harus masukkan ke RPJMD 2013-2017," ujar Wagub DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (29/4/2013).

Ahok mengatakan proyek tersebut pada dasarnya tidak menggunakan dana pemerintah, melainkan dari pihak swasta. Jika pihak swasta berminat investasi dengan proyek tersebut, menurutnya hal itu menunjukkan proyek deep tunnel cukup layak di Jakarta.

"Kita pun sendiri belum ada kajian kan. Itu barang baru buat kita. Tapi swasta mau berkepastian kalau dalam RPJMD ada deep tunnel. Itu yang kita minta kepada kawan-kawan pimpinan di DPRD. Kalau mereka coret, kalau alasannya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tidak ada, ini bisa revisi," tuturnya.

Namun demikian, DPRD memberi catatan khusus kepada Pemprov DKI. Mereka meminta agar Pemprov menyempurnakan rencana pembangunan Terowongan Multi Guna atau Deep Tunnel.

"Berkaitan dengan program pembangunan terowongan bawah tanah multiguna agar dipertimbangkan dengan matang dari aspek hukum dan kajian ilmiah yang menyeluruh, sehingga terowongan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Adapun investasi pembangunan terowongan tersebut bersumber dari pihak swasta murni," kata Anggota Komisi A DPRD Abdul Aziz di atas mimbar.

(nwk/mad)