Mendikbud: Pelaksanaan UN di Seluruh Provinsi Sah!

Jakarta - Pelaksanaan ujian nasional (UN) di setiap provinsi yang digelar sah. Mendikbud M Nuh menyebut bahwa jajaran Kemendikbud sudah berupaya maksimal untuk melaksanakan UN.

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa ujian nasional di setiap propinsi tetaplah sah. Ini merespons tanggapan berbagai statemen," jelas Nuh dalam jumpa pers di Kemendikbud, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (13/5/2013).

Menurut dia, landasan pelaksanaan UN sesuai Permendikbud No 3/2013. Di keputusan itu disebutkan, bahwa BSNP wajib melaksanakan ujian nasional.

"Oleh karena itu, sesuai dengan Permen No 3 itu, karena menteri yang memberi tugas sehingga menteri tidak ada dalam pelaksanaan UN. Pelaksanaan UN itu mulai persiapan, pendataan, sampai pelaksanaan komplit itu," jelasnya.

Nuh juga mengutarakan karena kemudian ada keterlambatan dalam pelaksanaannya, atas instruksi presiden dia langsung bergerak melakukan audit.

"Apa yang melatarbelakangi audit? Yaitu ini karena adanya penundaan UN di 11 propinsi. Itu tertanggal 16 april. Tujuanya ingin mencari duduk masalah. Dari hasil pemeriksaan itu kenapa sih kok terjadi keterlambatan di 1 percetakan, setelah dilihat semuanya, yang pertama ada keterkaitan dengan DIPA, kelemahan menejerial di kementrian, kelemahan di percetakan, dan kelemahan di pengawasan percetakan," urainya.

Nuh juga menguraikan soal anggaran. DIPA baru keluar pada 15 Maret dan kontrak pada 13 Maret, jadi sebenarnya Desember 2012 sudah disetujui DPR.

"Kemudian 26 Desember 2012 saya revisi dan saya kordinasi ke Kemenkeu. Saya mengusulkan lagi adanya percepatan, dari situlah baru tanggal 13 Maret dana DIPA ini turun. Oleh karena itu baru tanggal 15 Maret kontrak bisa dilakukan," jelasnya.

(ndr/mad)