Detik.com News
Detik.com
Senin, 13/05/2013 10:03 WIB

Bos Gerakan Separatis Papua Pidato di Australia, RI Harus Protes Keras

Fajar Pratama - detikNews
Bos Gerakan Separatis Papua Pidato di Australia, RI Harus Protes Keras
Jakarta - Pemimpin gerakan Papua Barat merdeka Benny Wenda muncul di Sydney, Australia dan berpidato meminta bantuan negeri Kangguru untuk memerdekakan wilayah yang diperjuangkannya itu. Pemerintah RI harus berani menindak tegas, meminta Australia mengambil langkah berani.

"Bahwa pemerintah Indonesia sendiri harus menyikapi Benny Wenda atau gerakan separatis yang lain. Langkah-langkah diplomatis harus diambil, bisa itu memprotes atau yang lain," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan dalam perbincangan Senin (13/5/2013).

Ramadhan juga meminta negara-negara tetangga untuk sensitif terhadap persoalan separatisme. Menurutnya, negara tetangga tidak akan berani 'macam-macam' jika pemerintah berani mengambil sikap tegas.

"Australia atau negara sahabat manapun harus sensitif terhadap persoalan Indonesia," kata Ramadhan.

Jika nantinya, Australia memberikan dukungan kepada Benny Wenda, Ramadhan meminta pemerintah untuk tegas memutuskan hubungan diplomatik dengan negeri Kangguru.

"Jika nantinya memang Australia membantu, pemerintah harus tegas memotong hubungan diplomatik. Karena NKRI itu harga mati," kata anggota DPR yang bermitra kerja dengan Kemenlu dan membawahi persoalan internasional ini.

Benny ditahan pada tahun 2002 dengan dugaan tindakan kriminal, melakukan serangan di Abepura, yang menewaskan seorang polisi. Ketika Benny menjalani persidangan, dia melarikan diri dan dengan dibantu oleh aktivis Papua Barat merdeka, dia berhasil masuk ke wilayah Papua Nugini.

Pada tahun 2003 dia mendapatkan suaka dari pemerintah Inggris. Di Inggris dia mendirikan gerakan Papua Barat merdeka.

Pada 9 Mei lalu muncul video di Youtube, Benny tengah berpidato di depan ratusan hadirin di panggung acara TedX Sydney 2013 di The University of Sydney. Benny berorasi didampingi pengacaranya, Jennifer Robinson yang berbicara mendiskreditkan Indonesia.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjp/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%