Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 11/05/2013 19:53 WIB

PKS: Biarkan Lutfhi dan Fathanah dengan Kasusnya

Rini Friastuti - detikNews
PKS: Biarkan Lutfhi dan Fathanah dengan Kasusnya
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera menegaskan pihaknya menolak bila kasus yang melilit eks presiden partai Lutfhi Hasan Ishak (LHI) dan Ahmad Fathanah dikaitkan dengan partainya. Menurut Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah, kasus yang menimpa LHI adalah persoalan pribadi yang bersangkutan.

"Ini perlu dipisahkan, itu kasus pribadi dia. Tapi ribut masuk ke partai itu kan urusan rumah tangga partai," kata Fahri dalam jumpa pers sebelum pertemuan Majelis Syuro PKS, di Restoran Cwie Mie Malang, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (11/5/2013).

"Mari, biarkan Lutfhi dengan kasusnya, Fathanah juga," imbuhnya.

Fahri tegas menolak bila PKS disebut-sebut melindungi LHI. Sikap protektif organisasi saat menghalangi penyidik KPK dalam upaya menyita sejumlah kendaraan mewah yang diduga hasil pencucian uang LHI dalam kasus korupsi impor daging sapi.

"Karena ada penyerobotan itu, dan itu menyangkut kantor kami, maka kami mengambil sikap. Dan itu dibilang membela Luthfi, apalagi kasus Fathanah dengan wanita cantik," ujarnya.

Terkait rencana rapat yang akan digelar malam ini di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jaksel, Fahri menjelaskan bila rapat tersebut bersipat dadakan. Materi yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah menanggapi isu-isu terkini. Apakah terkait juga dengan kasus yang menimpa LHI?

"Kami dilarang membicarakan proses hukum," kata Fahri.

(ahy/ahy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%