Detik.com News
Detik.com

Sabtu, 11/05/2013 19:53 WIB

PKS: Biarkan Lutfhi dan Fathanah dengan Kasusnya

Rini Friastuti - detikNews
PKS: Biarkan Lutfhi dan Fathanah dengan Kasusnya
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera menegaskan pihaknya menolak bila kasus yang melilit eks presiden partai Lutfhi Hasan Ishak (LHI) dan Ahmad Fathanah dikaitkan dengan partainya. Menurut Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah, kasus yang menimpa LHI adalah persoalan pribadi yang bersangkutan.

"Ini perlu dipisahkan, itu kasus pribadi dia. Tapi ribut masuk ke partai itu kan urusan rumah tangga partai," kata Fahri dalam jumpa pers sebelum pertemuan Majelis Syuro PKS, di Restoran Cwie Mie Malang, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (11/5/2013).

"Mari, biarkan Lutfhi dengan kasusnya, Fathanah juga," imbuhnya.

Fahri tegas menolak bila PKS disebut-sebut melindungi LHI. Sikap protektif organisasi saat menghalangi penyidik KPK dalam upaya menyita sejumlah kendaraan mewah yang diduga hasil pencucian uang LHI dalam kasus korupsi impor daging sapi.

"Karena ada penyerobotan itu, dan itu menyangkut kantor kami, maka kami mengambil sikap. Dan itu dibilang membela Luthfi, apalagi kasus Fathanah dengan wanita cantik," ujarnya.

Terkait rencana rapat yang akan digelar malam ini di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jaksel, Fahri menjelaskan bila rapat tersebut bersipat dadakan. Materi yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah menanggapi isu-isu terkini. Apakah terkait juga dengan kasus yang menimpa LHI?

"Kami dilarang membicarakan proses hukum," kata Fahri.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/ahy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%