Sabtu, 11/05/2013 19:53 WIB

PKS: Biarkan Lutfhi dan Fathanah dengan Kasusnya

Rini Friastuti - detikNews
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera menegaskan pihaknya menolak bila kasus yang melilit eks presiden partai Lutfhi Hasan Ishak (LHI) dan Ahmad Fathanah dikaitkan dengan partainya. Menurut Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah, kasus yang menimpa LHI adalah persoalan pribadi yang bersangkutan.

"Ini perlu dipisahkan, itu kasus pribadi dia. Tapi ribut masuk ke partai itu kan urusan rumah tangga partai," kata Fahri dalam jumpa pers sebelum pertemuan Majelis Syuro PKS, di Restoran Cwie Mie Malang, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (11/5/2013).

"Mari, biarkan Lutfhi dengan kasusnya, Fathanah juga," imbuhnya.

Fahri tegas menolak bila PKS disebut-sebut melindungi LHI. Sikap protektif organisasi saat menghalangi penyidik KPK dalam upaya menyita sejumlah kendaraan mewah yang diduga hasil pencucian uang LHI dalam kasus korupsi impor daging sapi.

"Karena ada penyerobotan itu, dan itu menyangkut kantor kami, maka kami mengambil sikap. Dan itu dibilang membela Luthfi, apalagi kasus Fathanah dengan wanita cantik," ujarnya.

Terkait rencana rapat yang akan digelar malam ini di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jaksel, Fahri menjelaskan bila rapat tersebut bersipat dadakan. Materi yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah menanggapi isu-isu terkini. Apakah terkait juga dengan kasus yang menimpa LHI?

"Kami dilarang membicarakan proses hukum," kata Fahri.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%