detikcom
Sabtu, 11/05/2013 06:00 WIB

Jakarta Perlu Diet Penggunaan Kantong Plastik

Rivki - detikNews
Ilustrasi Sampah Plastik (dok detikcom)
Jakarta - Kantong plastik dianggap sebagai salah satu penyumbang sampah di Jakarta. Tingginya volume sampah plastik di Jakarta, membuat kelompok dari #pay4plastic prihatin. Dia pun meminta agar warga Jakarta mengurangi penggunaan kantong plastik.

Menurut Tiza Mafira penggagas petisi www.change.org/pay4plastic, Sampah plastik yang juga menjadi penyebab banjir di Jakarta. Untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dia meminta agar pusat-pusat perbelanjaan tidak menyediakan kantong plastik secara gratis.

"Pusat perbelanjaan diimbau untuk tidak menyediakan kantong plastik secara gratis, dan menyediakan tas belanja alternatif yang dapat dipakai kembali," Tiza dalam siaran persnya kepada detikcom, Sabtu (11/5/2013).

Kampanye #pay4plastic ditujukan kepada pusat perbelanjaan besar untuk tidak menyediakan kantong plastik secara gratis dan mengajak pelanggan menggunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali.

Dia mengatakan Jakarta menghasilkan 8 ribu ton sampah dan 13,25 persen atau sekitar 1.060 ton adalah sampah plastik.

"Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta menghasilkan 8 ribu ton sampah dan 13,25 persen atau sekitar 1.060 ton adalah sampah plastik dan sebagian dari volume ini adalah kantong plastik," terangnya.

Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, merupakan koalisi yang terdiri dari Greeneration Indonesia, WWF Earth Hour Indonesia, LeafPlus, Ciliwung Institute dan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/rna)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%