Sabtu, 11/05/2013 06:00 WIB

Jakarta Perlu Diet Penggunaan Kantong Plastik

Rivki - detikNews
Ilustrasi Sampah Plastik (dok detikcom)
Jakarta - Kantong plastik dianggap sebagai salah satu penyumbang sampah di Jakarta. Tingginya volume sampah plastik di Jakarta, membuat kelompok dari #pay4plastic prihatin. Dia pun meminta agar warga Jakarta mengurangi penggunaan kantong plastik.

Menurut Tiza Mafira penggagas petisi www.change.org/pay4plastic, Sampah plastik yang juga menjadi penyebab banjir di Jakarta. Untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dia meminta agar pusat-pusat perbelanjaan tidak menyediakan kantong plastik secara gratis.

"Pusat perbelanjaan diimbau untuk tidak menyediakan kantong plastik secara gratis, dan menyediakan tas belanja alternatif yang dapat dipakai kembali," Tiza dalam siaran persnya kepada detikcom, Sabtu (11/5/2013).

Kampanye #pay4plastic ditujukan kepada pusat perbelanjaan besar untuk tidak menyediakan kantong plastik secara gratis dan mengajak pelanggan menggunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali.

Dia mengatakan Jakarta menghasilkan 8 ribu ton sampah dan 13,25 persen atau sekitar 1.060 ton adalah sampah plastik.

"Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta menghasilkan 8 ribu ton sampah dan 13,25 persen atau sekitar 1.060 ton adalah sampah plastik dan sebagian dari volume ini adalah kantong plastik," terangnya.

Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, merupakan koalisi yang terdiri dari Greeneration Indonesia, WWF Earth Hour Indonesia, LeafPlus, Ciliwung Institute dan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rvk/rna)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%
MustRead close