detikcom
Sabtu, 11/05/2013 06:00 WIB

Jakarta Perlu Diet Penggunaan Kantong Plastik

Rivki - detikNews
Ilustrasi Sampah Plastik (dok detikcom)
Jakarta - Kantong plastik dianggap sebagai salah satu penyumbang sampah di Jakarta. Tingginya volume sampah plastik di Jakarta, membuat kelompok dari #pay4plastic prihatin. Dia pun meminta agar warga Jakarta mengurangi penggunaan kantong plastik.

Menurut Tiza Mafira penggagas petisi www.change.org/pay4plastic, Sampah plastik yang juga menjadi penyebab banjir di Jakarta. Untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dia meminta agar pusat-pusat perbelanjaan tidak menyediakan kantong plastik secara gratis.

"Pusat perbelanjaan diimbau untuk tidak menyediakan kantong plastik secara gratis, dan menyediakan tas belanja alternatif yang dapat dipakai kembali," Tiza dalam siaran persnya kepada detikcom, Sabtu (11/5/2013).

Kampanye #pay4plastic ditujukan kepada pusat perbelanjaan besar untuk tidak menyediakan kantong plastik secara gratis dan mengajak pelanggan menggunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali.

Dia mengatakan Jakarta menghasilkan 8 ribu ton sampah dan 13,25 persen atau sekitar 1.060 ton adalah sampah plastik.

"Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta menghasilkan 8 ribu ton sampah dan 13,25 persen atau sekitar 1.060 ton adalah sampah plastik dan sebagian dari volume ini adalah kantong plastik," terangnya.

Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, merupakan koalisi yang terdiri dari Greeneration Indonesia, WWF Earth Hour Indonesia, LeafPlus, Ciliwung Institute dan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup.


Korban salah tangkap dibakar hidup hidup dan ditembak agar mengakui tuduhan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/rna)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
54%
Kontra
46%