Kamis, 09/05/2013 16:39 WIB

KPK Panggil Hilmi Aminuddin Sebagai Pribadi, Tak Terkait PKS

Rina Atriana - detikNews
Hilmi Aminuddin
Jakarta - KPK telah melayangkan surat panggilan kepada Hilmi Aminuddin untuk menjadi saksi dalam kasus impor daging. KPK menyatakan, Hilmi dipanggil sebagai pribadi, bukan karena kapasitas dia sebagai pengusaha atau pengurus partai.

"Kita tidak pernah ada kaitannya dengan parpol. (Dipanggil) sebagai pribadinya ustad Hilmi. Bukan sebagai ketua majelis syuro," kata Abraham, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2013).

Abraham mengatakan, setiap orang bisa saja dipanggil KPK untuk menjadi saksi dalam suatu kasus. KPK memanggil saksi karena dia diduga terkait, bukan karena latar belakang saksi tersebut.

"Kan begini, seseorang jadi tersangka, saya temukan ada kaitannya dengan kamu. Kan pasti panggil kamu. Saya nggak mau tahu dia pengusaha atau apa," ujar Abraham.

Namun Abraham tak menjelaskan lebih jauh apa hubungan Hilmi dengan kasus dugaan suap impor daging maupun tersangka pencucian uang.

"Ya hubungan itulah, bisa pertemanan, bisa bisnis. Kan sama hal dengan begini, saat AF (Ahmad Fathanah) kasih duit ke perempuan, kan kapasitasnya sebagai pribadi," ungkapnya.

Juru bicara Johan Budi pada Selasa (7/5) pernah mengatakan, Hilmi dipanggil untuk menjadi saksi Luthfi Hasan. Rencananya, Hilmi akan dimintai keterangan penyidik pada Jumat pekan ini.

"Saat ke DPP PKS, penyidik juga menyampaikan surat panggilan kepada Hilmi Aminuddin sebagai saksi terkiat LHI," ujar Johan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(rna/van)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%