detikcom
Kamis, 09/05/2013 16:39 WIB

KPK Panggil Hilmi Aminuddin Sebagai Pribadi, Tak Terkait PKS

Rina Atriana - detikNews
Hilmi Aminuddin
Jakarta - KPK telah melayangkan surat panggilan kepada Hilmi Aminuddin untuk menjadi saksi dalam kasus impor daging. KPK menyatakan, Hilmi dipanggil sebagai pribadi, bukan karena kapasitas dia sebagai pengusaha atau pengurus partai.

"Kita tidak pernah ada kaitannya dengan parpol. (Dipanggil) sebagai pribadinya ustad Hilmi. Bukan sebagai ketua majelis syuro," kata Abraham, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2013).

Abraham mengatakan, setiap orang bisa saja dipanggil KPK untuk menjadi saksi dalam suatu kasus. KPK memanggil saksi karena dia diduga terkait, bukan karena latar belakang saksi tersebut.

"Kan begini, seseorang jadi tersangka, saya temukan ada kaitannya dengan kamu. Kan pasti panggil kamu. Saya nggak mau tahu dia pengusaha atau apa," ujar Abraham.

Namun Abraham tak menjelaskan lebih jauh apa hubungan Hilmi dengan kasus dugaan suap impor daging maupun tersangka pencucian uang.

"Ya hubungan itulah, bisa pertemanan, bisa bisnis. Kan sama hal dengan begini, saat AF (Ahmad Fathanah) kasih duit ke perempuan, kan kapasitasnya sebagai pribadi," ungkapnya.

Juru bicara Johan Budi pada Selasa (7/5) pernah mengatakan, Hilmi dipanggil untuk menjadi saksi Luthfi Hasan. Rencananya, Hilmi akan dimintai keterangan penyidik pada Jumat pekan ini.

"Saat ke DPP PKS, penyidik juga menyampaikan surat panggilan kepada Hilmi Aminuddin sebagai saksi terkiat LHI," ujar Johan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rna/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%