Anggaran e-KTP Lebih dari Rp 6 T, Mendagri Harus Profesional

Jakarta - Anggaran proyek e-KTP nasional ternyata lebih dari Rp 6 triliun. Kemenadagri sebagai pelaksana proyek e-KTP diminta profesional.

"Itu kan rencana anggarannya Rp 6,9 triliun kemudian ditender yang menang Rp 5,9 triliun. Kemudian ada tambahan anggaran di 2012-2013 jadi totalnya ya lebih dari Rp 6 triliun," kata anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono, kepada detikcom, Rabu (7/5/2013).

Menurut Ignatius, pekerjaan e-KTP sangat rumit. Karena e-KTP harus dibangun sebagai database dari lebih dari 190 juta penduduk Indonesia.

"Sekarang ini mungkin database pusat dengan database di provinsi dan kabupaten masih butuh pembersihan dan sebagainya. Sehingga masih ada informasi dobel, karena membikin produk 190 juta itu bukan pekerjaan gampang," kata Ketua Baleg DPR ini.

Karena itu Mendagri harusnya profesional. Karena e-KTP nantinya sangat berguna sebagai integrasi dari semua sistem terkait kependudukan.

"Sisi lain yang kita mohonkan kepada Mendagri dalam penanganannya harus betul. Karena ini nantinya semua terkait jadi satu, pajak kepemilikan apa saja, pelanggaran polisi, semuanya ada datanya," katanya.

"Kalau terwujud, sistem pembinaan masyarakat luas kita sangat praktis sekali, tapi itu tadi, masih butuh berbagai pihak untuk membantu," lanjutnya.

Sementara saat ini banyak masyarakat yang mengeluhkan e-KTP tidak boleh difotokopi karena takut chipnya rusak. "Lha kan itu lagi, jadi repot," katanya.

Namun menurutnya chip e-KTP tidak diperlukan seluruh kalangan masyarakat. "Bisa dikatakan 20 persen saja rakyat membutuhkan, kalau di pertanian tidak butuh chip juga, itu perlu kita pikirkan untuk penghematan anggaran," tegasnya.

(van/try)