Konflik Sosial, SBY: Puluhan Kali Saya Katakan Jangan Terlambat!

Jakarta - Masih terjadinya konflik sosial membuat Presiden SBY jengkel. Sidang kabinet digelar mendadak untuk melakukan evaluasi masih sering terlambatnya aparat pemerintahan di daerah mengidentifikasi dan mencegah pecah konflik. Padahal sudah diingatkan bahkan disiapkan payung hukum khusus.

"Puluhan kali saya katakan, jangan terlambat. Jangan ada kesan pembiaran. Semua bertanggungjawab sampai selesai!" tegas SBY saat membuka sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (7/5/2013).

SBY berharap semua pihak terutama jajaran pemerintah daerah mengambil tanggung jawab penuh untuk mengatasi setiap konflik yang terjadi di
daerahnya. Tanggung jawab tersebut harus diemban hingga masalahnya tuntas.

"Tentu pemerintah pusat juga tidak bisa tinggal diam memberikan bantuan, sampai tuntas. Saya akan jelaskan nanti apa yang perlu kita
lakukan. Rakyat sebetulnya sudah sangat tidak nyaman dengan masih terjadinya benturan sosial di berbagai tempat di negeri ini," paparnya.

"Saya akan jelaskan nanti apa saja yang mesti dilakukan dan ukurannya sekali lagi, selesainya masalah itu, bukan karena sudah ada pertemuan, sudah ada pendekatan. Itu harus, tapi selesai nggak masalah itu? Itu yang diharapkan oleh rakyat, dan itu juga yang harus dijalankan oleh jajaran kita," tutupnya.

Sedianya hari ini, Selasa (7/5/2013), Presiden SBY hanya memiliki satu agenda yakni bertemu dengan Kepala SKK Migas pada pukul 14.00 WIB.
Namun usai pertemuan, secara tiba-tiba sejumlah menteri secara berurutan hadir di Kantor Presiden sejak pukul 15.30 WIB. Rapat kabinet dimulai pukul 16.10 WIB.

Hadir dalam rapat ini Wapres Boediono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri ESDM Jero Wacik, Mendag Gita Wirjawan, Menteri BUMN Dahlan
Iskan, Ketua KEN Chairul Tanjung, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Ka BIN Marciano Norman, Jaksa Agung Basrief Arief, Menko Perekekonomian
Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Menag Suryadharma Ali.

Namun Menko Polhukam Djoko Suyanto tak tampak hadir dalam rapat tersebut. Belum diketahui penyebab Djoko tidak hadir dalam sidang kabinet yang berkaitan dengan kewenangannya tersebut.

(mpr/lh)