Selasa, 07/05/2013 17:38 WIB

KPU: Ini Penyebab 100% Bacaleg PKS Tak Lolos Verifikasi

M Iqbal - detikNews
Jakarta - 100 persen bakal caleg PKS tak lolos verifikasi awal DCS oleh KPU. Apa penyebabnya? KPU memberikan penjelasan.

"Ada partai berpandangan BB 8 dan BB 9 nggak harus isi, ya PKS. Jadi kami sudah jelaskan kepada partai lain tapi PKS merasa nggak perlu mengisi itu. Akibatnya tidak bisa dinyatakan memenuhi sarat," kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, saat dihubungi wartawan, Selasa (7/5/2013).

Formulir BB 8 berisi surat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Sedangkan formulir model BB 9 berisi surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Namun PKS sejauh ini meyakini caleg mereka tak lolos karena kurang melampirkan keterangan psikotes. "Ternyata harus surat keterangan jasmani dan rohani dari psikolog jadi kita harus psikotes," jelas Kepala Divisi Humas PKS Mardani saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (7/5/2013).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil verifikasi Daftar Caleg Sementara (DCS) dari 12 parpol peserta Pemilu 2014. Hasilnya 4.701 bakal caleg dinyatakan tak memenuhi syarat, tak satu pun bakal caleg PKS, PPP, dan PKPI memenuhi syarat.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%