detikcom
Selasa, 07/05/2013 17:38 WIB

KPU: Ini Penyebab 100% Bacaleg PKS Tak Lolos Verifikasi

M Iqbal - detikNews
Jakarta - 100 persen bakal caleg PKS tak lolos verifikasi awal DCS oleh KPU. Apa penyebabnya? KPU memberikan penjelasan.

"Ada partai berpandangan BB 8 dan BB 9 nggak harus isi, ya PKS. Jadi kami sudah jelaskan kepada partai lain tapi PKS merasa nggak perlu mengisi itu. Akibatnya tidak bisa dinyatakan memenuhi sarat," kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, saat dihubungi wartawan, Selasa (7/5/2013).

Formulir BB 8 berisi surat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Sedangkan formulir model BB 9 berisi surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Namun PKS sejauh ini meyakini caleg mereka tak lolos karena kurang melampirkan keterangan psikotes. "Ternyata harus surat keterangan jasmani dan rohani dari psikolog jadi kita harus psikotes," jelas Kepala Divisi Humas PKS Mardani saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (7/5/2013).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil verifikasi Daftar Caleg Sementara (DCS) dari 12 parpol peserta Pemilu 2014. Hasilnya 4.701 bakal caleg dinyatakan tak memenuhi syarat, tak satu pun bakal caleg PKS, PPP, dan PKPI memenuhi syarat.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%