Selasa, 07/05/2013 17:38 WIB

KPU: Ini Penyebab 100% Bacaleg PKS Tak Lolos Verifikasi

M Iqbal - detikNews
Jakarta - 100 persen bakal caleg PKS tak lolos verifikasi awal DCS oleh KPU. Apa penyebabnya? KPU memberikan penjelasan.

"Ada partai berpandangan BB 8 dan BB 9 nggak harus isi, ya PKS. Jadi kami sudah jelaskan kepada partai lain tapi PKS merasa nggak perlu mengisi itu. Akibatnya tidak bisa dinyatakan memenuhi sarat," kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, saat dihubungi wartawan, Selasa (7/5/2013).

Formulir BB 8 berisi surat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Sedangkan formulir model BB 9 berisi surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Namun PKS sejauh ini meyakini caleg mereka tak lolos karena kurang melampirkan keterangan psikotes. "Ternyata harus surat keterangan jasmani dan rohani dari psikolog jadi kita harus psikotes," jelas Kepala Divisi Humas PKS Mardani saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (7/5/2013).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil verifikasi Daftar Caleg Sementara (DCS) dari 12 parpol peserta Pemilu 2014. Hasilnya 4.701 bakal caleg dinyatakan tak memenuhi syarat, tak satu pun bakal caleg PKS, PPP, dan PKPI memenuhi syarat.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(van/try)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%