Detik.com News
Detik.com

Selasa, 07/05/2013 16:39 WIB

Kasus Perbudakan Buruh, Sekda Tangerang: Kami Kecolongan

Danu Damarjati - detikNews
Kasus Perbudakan Buruh, Sekda Tangerang: Kami Kecolongan Coretan di tembok kamar tempat para buruh disekap.
Jakarta - Kejadian perbudakan buruh diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad sebagai akibat dari ketidakcermatan jajaran Pemkab Tangerang. Dia juga mengaku kesulitan mengawasi aktivitas perusahaan tak berizin seperti CV Sinar Logam.

"CV Sinar Logam ini adalah perusahaan home industri. Jadi memang tidak berijin. Sehingga kami bisa kecolongan," kata Iskandar di Kantor Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (7/4/2014).

Pada awalnya, perusahaan tersebut pernah memiliki izin sebagai perusahaan penggilingan padi. Namun belakangan perusahaan tersebut berubah menjadi industri logam.

"Kalau info yang saya dengar adalah izin untuk penggilingan padi sejak 1990, bukan untuk industri logam," imbuh Iskandar.

Iskandar menerangkan, perusahaan tempat buruh yang disekap tersebut merupakan perusahaan ilegal. Adapun kategori perusahaan ilegal adalah mereka tidak mempunyai ijin operasi.

"Itukan perusahaan di daerah kampung sedangkan itu industri. Industri seharusnya berada di kawasan industri, tidak mungkin keluar ijinnya kalau ngotot di lokasi itu," kata dia.

Iskandar berkomitmen akan menindak tegas oknum pemerintahannya jika terbukti terlibat dalam kasus perbudakan itu. "Bisa hukuman ringan dan hukuman berat seperti pemecatan," pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%