Selasa, 07/05/2013 16:39 WIB

Kasus Perbudakan Buruh, Sekda Tangerang: Kami Kecolongan

Danu Damarjati - detikNews
Coretan di tembok kamar tempat para buruh disekap.
Jakarta - Kejadian perbudakan buruh diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad sebagai akibat dari ketidakcermatan jajaran Pemkab Tangerang. Dia juga mengaku kesulitan mengawasi aktivitas perusahaan tak berizin seperti CV Sinar Logam.

"CV Sinar Logam ini adalah perusahaan home industri. Jadi memang tidak berijin. Sehingga kami bisa kecolongan," kata Iskandar di Kantor Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (7/4/2014).

Pada awalnya, perusahaan tersebut pernah memiliki izin sebagai perusahaan penggilingan padi. Namun belakangan perusahaan tersebut berubah menjadi industri logam.

"Kalau info yang saya dengar adalah izin untuk penggilingan padi sejak 1990, bukan untuk industri logam," imbuh Iskandar.

Iskandar menerangkan, perusahaan tempat buruh yang disekap tersebut merupakan perusahaan ilegal. Adapun kategori perusahaan ilegal adalah mereka tidak mempunyai ijin operasi.

"Itukan perusahaan di daerah kampung sedangkan itu industri. Industri seharusnya berada di kawasan industri, tidak mungkin keluar ijinnya kalau ngotot di lokasi itu," kata dia.

Iskandar berkomitmen akan menindak tegas oknum pemerintahannya jika terbukti terlibat dalam kasus perbudakan itu. "Bisa hukuman ringan dan hukuman berat seperti pemecatan," pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%