Busway: Semestinya Lebih Baik

Jakarta - "Berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki, berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi", peribahasa di atas saya analogkan dengan kondisi Busway "Trans Jakarta" (TJ) kita.

Meniru sebuah sistem yang mapan tidak selalu salah, terlebih jika kita tidak jitu ber-inovasi. Syahdan, manajemen Busway-TJ yang disadur dari negeri asalnya, Kolombia dan Brazil (kota Curitiba dan kota Sao Paulo) agak melenceng jauh dari aslinya, utamanya terkait tata kelola dan pengawasannya.

Pertanyaan mendasar saya ajukan kepada manajemen TJ, apakah pengelolaan TJ sudah didasari aturan atau relevan dengan UU Lalin dan Perda yang tepat?

Jika jawabnya YA, atas dalih apa maka Polantas dan Dishub "takut" menertibkan jalur Busway? Saya menduga jawabannya BELUM ada, atau semoga bukan lantaran petugas kurang wibawa.

Terkait armada, Pemda DKI sebaiknya membuka peluang bagi pengusaha swasta untuk ikut berinvestasi dalam pengadaan Busway dengan insentif-subsidi yang memadai, jika benar Pemda DKI kewalahan dalam pengadaannya.

Operator TJ harus mampu menerapkan jadual operasional yang konsekwen serta jangkauan feeder yang lebih luas, tertib dan teratur, armada yang terawat dengan baik sehingga TJ benar-benar menjadi pilihan bagi sebagian besar warga Jabodetabek.

Akhir-akhir ini juga semakin acap terlihat armada TJ mogok di Busway. Di negeri asalnya Busway diatur dengan UU-aturan hukum yang jelas didukung kecukupan armada, jadual dan larangan yang tegas.

Busway hanya diperuntukkan bagi armada Busway, dengan pengecualian pada saat darurat dapat dilalui mobil patrol polisi, armada damkar dan ambulan serta hanya oleh taksi berpenumpang.

Perlu dicatat, sepanjang jalur Busway dipasangi radar dan CCTV yang bekerja efektif dan otomatis sehingga siapa pun pelanggar pasti dijerat dan tinggal menunggu tagihan denda di rumah masing-masing.

Selain itu, aturan sangat jelas. Di Curitiba dan Sao Paulo armada Busway adalah Feeder untuk Subway yang terintegrasi ke sentra pemukiman dan stasiun MRT-MTR.

"Lain lubuk lain ikannya", jalur pembatas Busway di negeri asalnya hanya ditandai dengan garis warna putih atau kuning tebal, lain dengan Jakarta yang menggunakan pembatas, dari jauh tampak mirip Tembok China.

Aturan sangat jelas. Siapa saja menerobos, tiket denda dijamin tiba di rumah pelaku. Pelanggar diiming-imingi diskon jika melunasi denda tepat waktu, sementara pecundang yang ingkar "belagak pilon" dan abai akan menerima denda berlipat ganda yang berlaku progressif.

Bahkan masa berlaku STNKnya tidak akan diperpanjang pada waktunya dan akan melipat gandakan denda. Artinya petugas tidak perlu berdebat bersitegang urat leher dengan pelanggar.

Saya tidak habis pikir. Apa gerangan kendala utama dan alasan bagi jajaran Polri/Polantas dan Dishub hingga hari ini belum menerapkan sistem mapan yang ada di negeri leluhur Busway a.l. memasang kamera radar dan CCTV untuk menjerat pelanggaran di jalur Busway.

Nir MRT-MTR di Jakarta semestinya disikapi dengan pelayanan paripurna dan prima di jalur Busway dan menjadikannya primadona transportasi ibukota.

Jika pelayanan serba tanggung ini dipelihara, niscaya nasibnya tidak akan beda dengan system bus PPD Patas di masa lalu. Sarana dan prasarana sudah tersedia, tinggal pejabat lebih rajin mengasah nyali.

Dengan menerapkan sistem denda yang tegas bagi setiap pelanggaran di Busway, dana yang diperoleh dapat dimanfaat untuk modal membangun jalur baru dan pemeliharaan armada TJ.

Sambil menyelam minum air, sembari menerapkan denda, didiklah pengendara Jakarta yang indisipliner. Jika Busway mampu mendekati level mutu layanan Subway /MTR-MRT (yang masih dalam tahap wacana mimpi indah).

Saya yakin sebagian besar penduduk Jakarta (Jabodetabek) termasuk saya, siap blusukan di TJ dan mengandangkan mobil pribadi.

Kita nantikan respon positif dan gebrakan Kapolri dan jajarannya serta Gubernur DKI Jaya.

*Penulis adalah Pemerhati masalah sosial dan Tinggal di Jakarta


Sahat Sitorus
Jl Bambu Duri III Jakarta Timur
sahatsitorus@yahoo.com
081219612125

(wwn/wwn)