"Bagaimana perkara itu kalau menimpa masyarakat kecil dan bukan hanya kasus Pak Susno?" kata pakar hukum pidana, Yenti Garnasih.
Yenti menyampaikan hal ini dalam Diskusi Kepatuhan Terhadap Hukum oleh Kelompok Lintas Hukum, Forum Indonesia, dan Koalisi Masyarakat Sipil di Wisma Nugra Santana, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kepatuhan terhadap hukum semakin menurun, masyarakat ikut. Justru orang-orang yang harusnya patuh hukum dia membolak-balik," terang pengajar Universitas Trisakti, Jakarta ini.
Hal ini juga dinilai menjadi contoh untuk masyarakat untuk tidak patuh pada hukum.
"Apakah substansi UU, atau penegak hukumnya, atau masyarakat yang tidak peduli dengan hukum karena tidak ada panutannya dan tidak ada yang ditakuti lagi?" tanya balik Yenti.
Sementara itu, seorang budayawan yang akrab disapa Romo Benny menyebutkan hukum di Indonesia cenderung kurang dipatuhi karena tidak adanya contoh yang baik untuk rakyat Indonesia. Belum lagi dengan hukum yang dibangun untuk tujuan politis.
"Tapi di negara ini, hukum tidak dipatuhi pemegang kekuasaan. Ya rakyatnya menyontoh," ujar Romo.
Romo menambahkan yang mampu memberikan perubahan hukum yang lebih baik hanya rakyat Indonesia sendiri. Namun harus disadari kesadaran hukum yang berkualitas ketika memberikan pilihan terhadap wakilnya di parlemen.
"Sistem apa pun kalau tidak ada orang berkualitas maka hukum hanya akan jadi permainan. Mirip Italia jaman mafioso, mereka menentukan siapa yang di Mahkamah Agung, di Kepolisian, di Kejagung, mereka yang menetukan untuk kepentingannya dan kelompoknya," tambah Romo.
Hal senada juga disampaikan oleh mantan jaksa penyidik pada kasus korupsi Presiden Soeharto, Chairul Imam. Dia memberikan contoh kecil seperti pemotor yang melawan arus lalu lintas.
"Kita ini sudah bukan main tidak patuhnya pada hukum. Padahal kita buat untuk kita sendiri. Nah apakah masalahnya pada aparatnya atau kondisi sosial?" tutup Imam.
(vid/asp)