5 Gaya Cool Jokowi-Ahok Jawab Serangan Lurah Warakas

Jakarta - Api jangan dibalas dengan api. Itulah gaya kompak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadapi perlawanan Lurah Warakas, Mulyadi, yang memprotes kebijakan lelang jabatan.

Jokowi dan Ahok berkepala dingin menjawab protes anak buahnya atas kebijakan lelang jabatan. Bahkan 2 tokoh pilihan rakyat ini mempersilakan mantan anggota Satpol PP itu mengajukan gugatan.

Berikut 5 gaya cool Jokowi-Ahok menjawab serangan Lurah Warakas:

1. Jangan Memobilisasi Massa

Jokowi tidak mempersoalkan warga Warakas yang mendukung sang lurah, Muladi, untuk menggugat lelang jabatan. Ia cuma pesan agar tidak terjadi mobilisasi massa.

"Memang lurah itu harus didukung. Ya bagus itu," kata Jokowi adem ayem saat ditanya langkah warga yang mendukung lurah Warakas yang berencana menggugat orang nomor satu di Jakarta ini.

Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013).

Jokowi juga menanggapi enteng warga yang mengaku menyesal memilihnya saat Pilgub DKI Jakarta lalu.

"Ya ndak apa toh. Kalau rakyat mendukung lurah itu bagus, tapi jangan sampai ada mobilisasi. Itu yang salah," ujar pria asli Solo yang terbalut kemeja Korpri ini.

Mulyadi tidak mau mengikuti uji kompetensi lurah definitif. Ia berpendapat lelang jabatan lurah dan camat sangat melecehkan SK Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Proses lelang jabatan ini sama dengan menghancurkan sistem jenjang karier yang sudah berjalan selama ini.

2. Digugat ya Siap Saja

Jokowi pantang mundur merealisasikan lelang jabatan lurah dan camat.

"Ya nggak apa-apa. Mau gugat ya gugat. Kalau kita hanya digugat ya siap saja," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Selasa (30/4/2013).

Hal tersebut disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan wartawan mengenai adanya salah satu lurah yang akan mengugat kebijakan lelang jabatan. Menurut Jokowi, proses lelang jabatan adalah tahap awal reformasi birokrasi.

"Ini kan proses awal dari reformasi birokrasi. Kalau ada lurah seperti itu, artinya pertama, dia sudah takut untuk bersaing, kedua dia tidak siap berkompetisi dan ketiga dia sudah tidak siap kerja," kata Jokowi.

Jika nantinya gugatan tersebut dimenangkan oleh si lurah, Jokowi pun siap legowo. "Ya batal dong," kata Jokowi menjawab pengandaian itu.

3. Kita yang Pilih Lurah

Ahok menyindir balik tindakan Mulyadi yang menentang kebijakan lelang jabatan. Ia mengingatkan lurah bukanlah kepala desa (kades).

"Bagus kan. Ya itu hak saja. Masalahnya lurah itu PNS, bukan kades. Kalau kepala desa boleh. Lurah itu PNS dan kita yang pilih," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013).

Mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Mulyadi, Ahok mengatakan dirinya tidak mengurusi hal tersebut. Semuanya diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"BKD yang lagi mau atur, BKD yang urus. Saya nggak urus, biar BKD yang urus," terangnya.

Lurah Mulyadi menilai program uji kompetensi lelang jabatan sama dengan melecehkan Surat Keputusan Gubernur DKI sebelumnya. Mulyadi dilantik menjadi lurah melalui SK Gubernur Fauzi Bowo.

Soal uji kompetensi, menurut Mulyadi, setiap pegawai negeri sipil telah menjalaninya sebelum diangkat. Jika dilakukan uji kompetensi lagi, berarti Gubernur DKI tidak menghargai tes masuk pegawai negeri, khususnya pejabat lurah dan camat.

4. Hak Kita Kalau Mau Ganti Lurah

Ahok menyebut apabila Mulyadi sudah enggan menjadi lurah, bisa diganti.

"Sekarang saja kalau mau kita bisa ganti dia kok," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2013).

Menurut Ahok, dirinya tidak ambil pusing dengan rencana gugatan yang akan dilakukan oleh Mulyadi.

"Ya nggak apa-apa, dasar gugatannya apa?" kata Ahok sambil tertawa.

"Ya kan, kan kalau mau copot lurah camat kan hak-haknya kita saja kalau mau ganti," imbuhnya.

Ahok membantah pihaknya telah menelepon Mulyadi untuk mengklarifikasi pernyataan Mulyadi yang memprotes uji kompetensi.

"Nggak ada, itu BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Saya ngapain telepon, kita punya bukti dia kok," ucapnya.

5. Cuek Saja, Kita Juga Bisa Protes

Ahok hanya menanggapi santai ketidaksetujuan Mulyadi pada mekanisme uji kompetensi lelang jabatan yang dilaksanakan Pemprov DKI.

"Oh, nggak apa-apa, cuek saja. Kita juga bisa protes sama dia nanti," tanggap Ahok di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Mulyadi menilai program uji kompetensi lelang jabatan tersebut sama dengan melecehkan Surat Keputusan Gubernur DKI sebelumnya. Mulyadi dilantik menjadi lurah melalui SK Gubernur Fauzi Bowo.

Soal uji kompetensi, menurut Mulyadi, setiap pegawai negeri sipil telah menjalaninya sebelum diangkat. Jika dilakukan uji kompetensi lagi, berarti Gubernur DKI tidak menghargai tes masuk pegawai negeri, khususnya pejabat lurah dan camat.

"Kami merasa tidak dihargai. Kami kan masih lurah yang sah secara definitif. Dan juga lelang itu sudah ada undang-undangnya belum, tolong ditanyakan," kata Mulyadi.

Dia mengklaim penolakan terhadap proses lelang jabatan itu muncul dari sejumlah pegawai negeri. Hanya mereka belum berani menunjukkan sikap protes.