detikcom
Kamis, 02/05/2013 10:39 WIB

Kasus Makam Mewah, KPK Panggil Bupati Bogor Rahmat Yasin

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK memanggil Bupati Bogor Rahmat Yasin terkait kasus dugaan suap perizinan makam di daerah Bogor. Rahmat akan bersaksi untuk ketua DPRD Bogor Iyus Djuher dan empat tersangka lain dalam kasus ini.

"Sebagai saksi untuk semua tersangka," kata kabag pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Kamis (2/5/2013). Hingga pukul 10.30 WIB, Rachmat belum terlihat datang di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta.

Ini adalah kali pertama Rahmat akan diperiksa sebagai saksi kasus suap kuburan. Sebelumnya, Rahmat sempat mendatangi KPK untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi proyek Hambalang.

Dalam kesempatan sebelumnya, Rahmat menyatakan dia pernah mendapatkan SMS yang menyatakan Rachmat memberi lampu hijau pada Iyus dalam hal perizinan tanah untuk pemakaman elit tersebut. Rahmat pun tidak membantah hal tersebut.

"Ada SMS, hanya saya jawab 1 kata, mangga. Isinya minta tolong untuk ditandatangani izin lokasi, saya bilang kalau yang namanya mangga itu silahkan. Tapi sesuai aturan yang berlaku," kata Rahmat di KPK, usai diperiksa sebagai saksi Hambalang, Senin (29/4).

Rahmat mengaku tak pernah ada komunikasi langsung dengan Iyus Djuher. Politikus PPP ini pun menyetujui izin lahan tersebut bukan karena setelah adanya SMA tapi setelah pengkajian semua prosedur formal terpenuhi.

"Namanya bupati ya menyetujui, bukan setelah. ada SMS, tapi setelah diteliti, dikaji, dan peninjauan lokasi, setelah prosedur formal dipenuhi baru saya tanda tangani," jelansya.

Rahmat membantah dengan tegas dirinya mengenal pihak dari PT Garindo, perusahaan yang akan mengelola lahan makam. Politikus PPP itu pun juga membantah dengan tegas bahwa dirinya menerima komisi terkait perizinan lahan konservasi tersebut.





Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(rna/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%