Kamis, 02/05/2013 10:39 WIB

Kasus Makam Mewah, KPK Panggil Bupati Bogor Rahmat Yasin

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK memanggil Bupati Bogor Rahmat Yasin terkait kasus dugaan suap perizinan makam di daerah Bogor. Rahmat akan bersaksi untuk ketua DPRD Bogor Iyus Djuher dan empat tersangka lain dalam kasus ini.

"Sebagai saksi untuk semua tersangka," kata kabag pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Kamis (2/5/2013). Hingga pukul 10.30 WIB, Rachmat belum terlihat datang di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta.

Ini adalah kali pertama Rahmat akan diperiksa sebagai saksi kasus suap kuburan. Sebelumnya, Rahmat sempat mendatangi KPK untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi proyek Hambalang.

Dalam kesempatan sebelumnya, Rahmat menyatakan dia pernah mendapatkan SMS yang menyatakan Rachmat memberi lampu hijau pada Iyus dalam hal perizinan tanah untuk pemakaman elit tersebut. Rahmat pun tidak membantah hal tersebut.

"Ada SMS, hanya saya jawab 1 kata, mangga. Isinya minta tolong untuk ditandatangani izin lokasi, saya bilang kalau yang namanya mangga itu silahkan. Tapi sesuai aturan yang berlaku," kata Rahmat di KPK, usai diperiksa sebagai saksi Hambalang, Senin (29/4).

Rahmat mengaku tak pernah ada komunikasi langsung dengan Iyus Djuher. Politikus PPP ini pun menyetujui izin lahan tersebut bukan karena setelah adanya SMA tapi setelah pengkajian semua prosedur formal terpenuhi.

"Namanya bupati ya menyetujui, bukan setelah. ada SMS, tapi setelah diteliti, dikaji, dan peninjauan lokasi, setelah prosedur formal dipenuhi baru saya tanda tangani," jelansya.

Rahmat membantah dengan tegas dirinya mengenal pihak dari PT Garindo, perusahaan yang akan mengelola lahan makam. Politikus PPP itu pun juga membantah dengan tegas bahwa dirinya menerima komisi terkait perizinan lahan konservasi tersebut.





Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rna/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%