detikcom
Kamis, 02/05/2013 10:39 WIB

Kasus Makam Mewah, KPK Panggil Bupati Bogor Rahmat Yasin

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK memanggil Bupati Bogor Rahmat Yasin terkait kasus dugaan suap perizinan makam di daerah Bogor. Rahmat akan bersaksi untuk ketua DPRD Bogor Iyus Djuher dan empat tersangka lain dalam kasus ini.

"Sebagai saksi untuk semua tersangka," kata kabag pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Kamis (2/5/2013). Hingga pukul 10.30 WIB, Rachmat belum terlihat datang di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta.

Ini adalah kali pertama Rahmat akan diperiksa sebagai saksi kasus suap kuburan. Sebelumnya, Rahmat sempat mendatangi KPK untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi proyek Hambalang.

Dalam kesempatan sebelumnya, Rahmat menyatakan dia pernah mendapatkan SMS yang menyatakan Rachmat memberi lampu hijau pada Iyus dalam hal perizinan tanah untuk pemakaman elit tersebut. Rahmat pun tidak membantah hal tersebut.

"Ada SMS, hanya saya jawab 1 kata, mangga. Isinya minta tolong untuk ditandatangani izin lokasi, saya bilang kalau yang namanya mangga itu silahkan. Tapi sesuai aturan yang berlaku," kata Rahmat di KPK, usai diperiksa sebagai saksi Hambalang, Senin (29/4).

Rahmat mengaku tak pernah ada komunikasi langsung dengan Iyus Djuher. Politikus PPP ini pun menyetujui izin lahan tersebut bukan karena setelah adanya SMA tapi setelah pengkajian semua prosedur formal terpenuhi.

"Namanya bupati ya menyetujui, bukan setelah. ada SMS, tapi setelah diteliti, dikaji, dan peninjauan lokasi, setelah prosedur formal dipenuhi baru saya tanda tangani," jelansya.

Rahmat membantah dengan tegas dirinya mengenal pihak dari PT Garindo, perusahaan yang akan mengelola lahan makam. Politikus PPP itu pun juga membantah dengan tegas bahwa dirinya menerima komisi terkait perizinan lahan konservasi tersebut.





Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rna/fjp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close