detikcom
Kamis, 02/05/2013 10:07 WIB

Vonis Mati Bagi Pembunuh Kejam Sudah Dipertimbangkan Matang

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Rahmat (agung/detikcom)
Jakarta - Hidup Rahmat Awafi (26) kini tinggal menghitung hari. Sebab Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis mati pembunuh ibu dan anak itu dari hukuman sebelumnya 15 tahun penjara.

"Dalam memutus, tentunya majelis hakim sudah mempertimbangkan dengan matang. Ada hal-hal yang memberatkan," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan
Mansyur saat berbincang dengan detikcom, Kamis (2/5/2013).

Menurut Ridwan, secara normatif hukuman mati itu masih diakui dalam KUHP Indonesia. Dalam aplikasinya, dijatuhkan kepada terdakwa yang membunuh secara kejam, terencana, sadis atau berkelompok.

"Bisa juga dijatuhkan kepada orang yang seharusnya disayangi seperti membunuh anggota keluarga, suami membunuh ibu dan anak atau membunuh pacar yang hamil," papar Ridwan.

Hukuman mati ini merupakan kewenangan hakim, meski adakalanya jaksa penuntut umum (JPU) menuntut lebih rendah, sepanjang terdapat dalam pasal yang didakwaan JPU.

"Pertimbangan lain seperti kalau pembunuhan itu meresahkan masyarakat," papar mantan Ketua Pengadilan Negeri Palembang ini.

Rahmat membunuh Hertati dan anaknya pada 14 Oktober 2011. Rahmat membunuh karena dimintai tanggung jawab atas kehamilan Hertati. Bukannya mau bertanggung jawab, Rahmat membunuh dengan membekap hingga lemas dan menusuk dengan pisau. Anak Hertati yang melihat pembunuhan itu lalu ikut dihabisi.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%