Kamis, 02/05/2013 08:49 WIB

Pilbup Garut, Kubu Deddy Dores Klaim Kumpulkan 83 Ribu KTP

Mansyur Hidayat - detikNews
Jakarta - Pasangan bakal calon bupati/wakil bupati Garut, Jawa Barat, Dedi Suryadi dan Deddy Dores mulai bergiat menghimpun dukungan masyarakat sebagai syarat pencalonan. Pasangan ini juga sudah mensosialisasikan diri lewat baliho.

Dedi Suryadi mengklaim pihaknya sudah mengumpulkan 83 ribu fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Jumlah ini melebihi batas minimal yang ditentukan KPUD.

"Insya Allah kalau dukungan sudah lebih, sebenarnya saya sudah punya modal dukungan dua kali lipat yang ditentukan KPUD Garut," ujar Dedi saat ditemui di rumahnya di Desa Langensari, Tarogong, Garut, Kamis (2/5/2013).

Dedi mengaku sudah mantap memilih artis senior Deddy Dores sebagai bakal calon wakil bupatinya. Dia yakin Deddy Dores akan mendongkrak perolehan suara di Pilbup pada 8 September 2013.

"Ya, kalau hasil survei, suara Deddy Dores lumayan walaupun tidak berada di peringkat pertama sebagai bakal calon yang memiliki popularitas tinggi," ungkap Dedi.

Dedi Suryadi yang sempat menjabat ketua DPRD Garut, periode 2004-2009 mengaku baru memasang sekitar 70 buah baliho dengan tagline "D2, Kami Datang dengan Cinta". Pasangan ini berencana mendaftarkan diri ke KPU Garut, Senin (6/5/2013) mendatang.

"Kami bersama Deddy akan mendaftar ke KPUD Garut pada hari pertama pembukaan pendaftaran, " ucapnya.

Lanjutnya, hampir semua bakal calon kepala daerah Garut memiliki kualitas kepemimpinan yang baik dan memiliki dukungan cukup banyak, hal itu kata Dedi menjadi pemicu dirinya untuk terus maju sebagai bakal calon kepala daerah.

"Semakin banyak calon yang berkualitas, mudah-mudahan kepala daerah Garut ke depan bisa memenuhi harapan masyarakat," pungkasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%