detikcom
Rabu, 01/05/2013 17:26 WIB

Proyek IT di UI, Gumilar: Pelanggaran Pelaksanaan Bukan Urusan Saya

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK tengah mengusut dugaan korupsi dalam proyek pengadaan IT di perpustakaan UI. Mantan Rektor UI, Gumilar Rusliwa Somantri menyatakan dirinya sebagai rektor harus berani mengambil keputusan saat proyek IT tersebut dijalankan.

"Saya kira rektor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), memang harus mengambil keputusan karena bagian dari kepemimpinan. Jika pemimpin bimbang, takut, meskipun tidak semua keputusan itu selalu benar," kata Gumilar, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (1/5/2013).

Menurut Gumilar, rektor sebagai KPA hanya bertugas di tingkat kebijakan. Jika ada pelanggaran dalam pelaksanaannya, itu menjadi tanggung jawab pelaksana di lapangan.

"Rektor itu sebagai pimpinan eksekutif di perguruan tinggi. Kuasa pengguna anggaran itu bertugas di tingkat kebijakan. Kemudian ada yang namanya pejabat pembuat komitmen, yang bersifat operasional," ujar Gumilar.

Gumilar menambahkan, perannya sebagai rektor saat itu hanya fokus melakukan 3 hal agar proyeknya tidak bermasalah di kemudian hari.

"Kita sebagai rektor melakukan 3 hal, yaitu pelaksanaan tepat waktu, dengan prosedur sesuai tata aturan, dan menjaga kualitas," tambahnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(rna/fjp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%
MustRead close