Detik.com News
Detik.com
Rabu, 01/05/2013 17:26 WIB

Proyek IT di UI, Gumilar: Pelanggaran Pelaksanaan Bukan Urusan Saya

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK tengah mengusut dugaan korupsi dalam proyek pengadaan IT di perpustakaan UI. Mantan Rektor UI, Gumilar Rusliwa Somantri menyatakan dirinya sebagai rektor harus berani mengambil keputusan saat proyek IT tersebut dijalankan.

"Saya kira rektor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), memang harus mengambil keputusan karena bagian dari kepemimpinan. Jika pemimpin bimbang, takut, meskipun tidak semua keputusan itu selalu benar," kata Gumilar, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (1/5/2013).

Menurut Gumilar, rektor sebagai KPA hanya bertugas di tingkat kebijakan. Jika ada pelanggaran dalam pelaksanaannya, itu menjadi tanggung jawab pelaksana di lapangan.

"Rektor itu sebagai pimpinan eksekutif di perguruan tinggi. Kuasa pengguna anggaran itu bertugas di tingkat kebijakan. Kemudian ada yang namanya pejabat pembuat komitmen, yang bersifat operasional," ujar Gumilar.

Gumilar menambahkan, perannya sebagai rektor saat itu hanya fokus melakukan 3 hal agar proyeknya tidak bermasalah di kemudian hari.

"Kita sebagai rektor melakukan 3 hal, yaitu pelaksanaan tepat waktu, dengan prosedur sesuai tata aturan, dan menjaga kualitas," tambahnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rna/fjp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%