"Kalau swasta yang beli, kalian akan diusir. Tetapi kalau kami yang beli akan kami nongkar, lalu 60 persen untuk Anda tinggal dan 40 persennya jalur hijau," ujar Ahok di Gedung BalaiKota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2013).
Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta berencana membeli lahan di sekitar Waduk Pluit. "Ada pabrik seluas 2,2 hektar kita mau beli Rp 70 miliar. Lalu di luar Batang kan kumuh itu di atas sertifikat orang," terangnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok menyarankan warga ingin tetap tingggal di sekitar Waduk Pluit untuk menempati lahan yang telah dibelikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Tapi kalau tanah negara mau dirampok mau minta bagi aja, ya Anda yang tidak manusiawi. Kalau Anda emang miskin, tidak beruntung, anak Anda kami sekolahkan, sediakan rumah. Tapi jangan menuntut kami nggak mau rumah susun, maunya rumah biasa. Ini Jakarta mana bisa. Yang mampu saja tinggal di apartemen kan namanya ngelunjak," papar dia.
Ahok menduga pemilik rumah dan lahan di sekitar Waduk Pluit adalah orang kaya. Hal ini terlihat dari desain bangunan yang terbuat dari baja ringan.
"Yang punya kaya, yang sewanya saja miskin. Enak saja mau menduduki lahan negara. Mau lapor Komnas HAM lapor saja, saya juga mau lapor Komnas HAM, orang miskin diperalat," kata Ahok.
(fiq/aan)