detikcom
Rabu, 01/05/2013 11:55 WIB

Wali Kota Surakarta Gabung dalam Aksi Buruh

Muchus Budi R. - detikNews
Foto: Muchus Budi R/detikcom
Solo - Wali Kota Surakarta, Hadi Rudyatmo, turun ke jalan memberikan orasi dalam aksi buruh di depan balai kota. Rudy meminta buruh memperjuangkan aspirasi dengan santun. Massa buruh menyerukan akan menjadi golput dalam setiap perhelatan politik jika elit kekuasaan masih tetap abai pada nasib buruh.

Massa dari SBSI 1992 dan karyawan PT Gunung Plastik Solo menggelar aksi memperingati hari buruh di depan balaikota Surakarta, Rabu (1/5/2013). Agenda utama dalam aksi tersebut adalah mendesak pemkot memediasi kasus perburuhan di PT Gunung Plastik akibat pemilik perusahaan memindahkan lokasi usaha dan dinilai menelantarkan nasib ratusan karyawannya.

Rudy datang menemui massa aksi, naik panggung orasi dan menyatakan bahwa mediasi akan terus diupayakan, meski tidak bisa dipastikan bisa dilakukan hari ini karena Pemkot Surakarta kesulitan menghubungi pemilik PT Gunung Plastik. Selanjutnya, Rudy mengimbau massa aksi meneruskan aksi dengan tertib dan santun.

Dalam kesempatan tersebut, SBSI 1992 juga mengancam tidak akan menggunakan hak pilihnya baik dalam pilgub, pemilu legislatif maupun plipres, selama para cabug, caleg maupun capres tidak menunjukkan komitmennya pada pembelaan nasib buruh.

"Masih ada waktu bagi para calon untuk meraih simpati dengan aksi nyata membela hak-hak kami kaum buruh. Jika jelas komitmen dan perjuangannya untuk kesejahteraan kami maka kami akan memilih calon itu, namun jika tetap abai seperti sekarang kami tegaskan kami akan golput dalam pemilihan apapun," ujar Ketua SBSI 1992 Kota Surakarta, Suharno, dalam orasinya.

Sebelumnya, puluhan buruh dari 5 perusahaan percetakan di Solo juga menggelar aksi menuntut perbaikan upah. Mereka menilai upah buruh percetakan di Solo saat ini sangat tidak layak sehingga menunut Pemerintah memperhatikannya.

"Upah kami sangat kecil dibanding dengan kota-kota lain. Semarang sudah mencapai Rp 1,2 juta, kami hanya Rp 915 ribu. Bahkan dengan upah buruh di kota kecil seperti Temanggung maupun Blora saja kami masih di bawahnya. Angka Rp 915 ribu per bulan ini tidak manusiawi," ujar Ketua Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan dan Media Informasi Kota Surakarta, Wahyu Rahadi.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mbr/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%