Detik.com News
Detik.com
Rabu, 01/05/2013 08:50 WIB

Masa Transisi, Sidang Permohonan Akta Kelahiran Tetap Dilakukan

Andi Saputra - detikNews
Masa Transisi, Sidang Permohonan Akta Kelahiran Tetap Dilakukan Ridwan Mansyur (ari/detikcom)
Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir proses permohonan akta kelahiran lewat pengadilan bagi yang telah lewat 1 tahun. Namun, bagaimana dengan permohonan yang telah diajukan, apakah hari ini tetap disidangkan atau ditolak?

"Terus sidang saja," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur kepada detikcom, Rabu (1/5/2013). Masa transisi ini hanya berlaku untuk permohonan yang sudah didaftarkan. Setelah itu pengadilan negeri tidak lagi menerima permohonan baru.

Dalam Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi, pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas berbagai pertimbangan matang, MK menghapus pasal itu. Kini pengurusan akta sepenuhnya di tangan pemerintah lewat petugas catatan sipil.

"Masalah tidak dibutuhkan lagi sebagai persyaratan di catatan sipil nggak apa, kan ada status hukum lewat penetapan hakim lebih baik. Siapa tahu untuk keperluan yang lain apalagi dalam amar penetapan tidak menyebut untuk syarat membuat akta lahir," papar hakim Pengadilan Tinggi Jakarta ini.

Selama diadili di pengadilan negeri, MA telah maksimal melakukan proses persidangan akta kelahiran. Seperti menggelar sidang keliling, sidang di daerah terpencil, sidang di atas kapal dan sidang di daerah perbatasan.

"Usul saya, tinggal Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini dinas catatan sipil bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Bayi yang lahir di rumah sakit, keluarnya sudah punya akta kelahiran," ujar mantan Ketua Pengadilan Negeri Palembang ini.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%