Nyaleg Minimal Butuh Rp 1 M, Tak Bisa Modal Dengkul

Jakarta - Sistem politik proporsional terbuka mengakibatkan ongkos politik yang besar. Para caleg harus merogoh kocek dalam-dalam kalau ingin mimpi duduk di kursi empuk DPR terwujud.

"Menurut saya untuk pemilihan langsung seperti sekarang ini. Kalau caleg tersebut benar-benar serius, dibutuhkan paling sedikit Rp 1 miliar. Kecuali kalau hanya iseng-iseng berhadiah," kata anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo kepada detikcom, Selasa (30/4/2013).

Persaingan internal maupun eksternal partai serta masa kampanye yang mencapai 1 tahun memaksa para caleg merogoh kocek lebih dalam lagi. Tak mungkin nyaleg modal dengkul.

"Dalam sistem demokrasi pemilihan langsung, jujur harus dikatakan tidak ada caleg bisa terpilih dengan hanya modal dengkul," kata Bambang.

Paling tidak selain modal ekonomi sesuai kemampuan masing-masing, untuk kebutuhan alat peraga dan operasional tim sukses juga dibutuhkan sekurang-kurangnya modal sosial dan modal politik. Kerja-kerja politik dan kampanye sangat diuntungkan jika caleg sudah terkenal atau memiliki nama.

"Perkiraan biaya yang dikeluarkan para caleg untuk Pemilu 2014 antara lain, akomodasi ke dapil (transportasi, penginapan), paling tidak satu bulan 2 kali sejak persaingan internal sebelum penyusunan DCS hingga Desember 13. Januari-April 2014 lebih intensif. Biasanya caleg sudah menetap sekurangnya 3 bulan sebelum Pemilu," kata Bambang membeberkan strateginya.

Yang besar adalah biaya kampanye. Karena caleg harus mempersiapkan logistik seperti kaos, spanduk, kalender, umbul-umbul, dan baliho. Belum lagi iklan di media lokal, alat peraga berupa kartu suara, lomba kesenian, lomba olahraga, dll.

"Ketiga, biaya bantuan sosial seperti perbaikan musala, masjid, gereja, jalan desa, dll. Keempat, biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye. Kelima, ini yang berat, biaya saksi di setiap TPS yg biasanya berkisar Rp 50 ribu hingga 100 ribu per orang," ungkap Bambang.

"Bayangkan di setiap dapil biasanya ada 5.000-10.000 TPS. Tinggal kalikan saja jumlah itu," tandasnya.



(van/nrl)