detikcom
Selasa, 30/04/2013 11:37 WIB

Polisi Tambah Personel di Lokasi Rusuh Musi Rawas Sumsel

Taufik Wijaya - detikNews
Palembang - Sebagian warga masih beraksi di lokasi kerusuhan Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel). Satuan Brimob Polda Sumsel menambah jumlah personelnya.

Penambahan personel sebanyak tiga batalyon itu dikatakan Komandan Satuan Brimob Polda Sumsel, Kombes Pol Adeni Mohan, kepada wartawan di Palembang, Selasa (30/4/2013). Para personel berasal dari Mako Brimob Polda Sumsel Bukit Besar Palembang, dan 2 batalyon dari Polda Jambi.

"Saya yang memimpin semua anggota untuk melakukan pengamanan agar di lokasi menjadi kondusif," kata Adeni Mohan.

Pada Senin (29/04/2013) malam, dua kompi anggota Brimob diterjunkan ke lokasi pasca bentrokan. Namun jumlah itu dinilai belum cukup.

Warga memblokir Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Kecamatan Rupit, Musi Rawas, Sumatera Selatan, sejak pagi hingga malam, Senin (29/4/2013). Massa membakar ban bekas dan polisi pun siap membubarkan. Massa beringas dan bentrok pun terjadi.

Empat warga tewas dan 4 terluka. Keempat warga yang tewas adalah Son (35), Fadilah (40), Suharto (20), dan Rinto (18). Selain itu, 5 anggota polisi terluka. Massa membakar kantor polisi serta membakar sejumlah kendaraan.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(tw/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%