detikcom
Senin, 29/04/2013 19:07 WIB

Dubes Jerman Puji MK yang Mendapat Tempat di Hati Rakyat

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Duta besar Jerman untuk Indonesia Georg Witschel mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) dan ditemui Ketua MK Akil Mochtar. Di ruangan delegasi, dua tokoh beda kebangsaan ini membahas berbagai hal.

"MK memiliki kehormatan yang tinggi dan sangat dihormati di Indonesia memiliki hal ini (rasa hormat), di luar negeri juga. Bisa seperti itu karena kerja profesional dan benar-benar netral dan ini sudah dibuktikan 10 tahun. Ini konsekuensinya MK punya tempat di hati rakyat Indonesia," kata Georg di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2013).

Georg juga menyebutkan Jerman dan Indonesia memiliki MK yang secara konstruktif sangat mirip, termasuk dengan dasar undang-undangnya. Ia pun menyatakan keinginan untuk bekerja sama.

"MK adalah badan hukum, mereka sangat penting, sama pentingnya seperti pemerintah dan parlemen. Saya sebagai Dubes Jerman ingin bekerja sama dengan mereka. Selain itu, saya berharap kerja sama yang sudah ada di antara dua MK dapat dilaksanakan waktu depan," ujar Georg dalam bahasa Jerman yang dialihbahasakan oleh penterjemah.

Sementara, selama berbincang-berbincang Georg sempat menyinggung sosis yang menjadi makanan favorit orang Jerman. Akil Mochtar juga sempat menanyakan tempat-tempat di Indonesia yang telah dikunjungi sang Dubes.

Pada akhir pertemuan, Georg memberikan cinderamata berupa buku tentang Jerman dengan maksud agar Akil bersedia kembali mengunjungi Jerman. Akil pun memberikan cinderamata berupa replika kereta sapi yang dianggap oleh Georg sebagai alat transportasi di wilayah tertentu di Indonesia.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%