Gerindra Bantah Rekayasa Seleksi Caleg Demi Uang

Jakarta - Akun twitter anomim @berantas3 membeberkan rumor seputar pencalegan Gerindra. Salah satunya rumor rekayasa pendaftaran caleg, isu ini dibantah mentah-mentah oleh petinggi Gerindra.

"Pemasangan iklan seleksi caleg hanya akal-akalan agar terkesan rekrutmen caleg Gerindra terbuka utk publik dan bersih. DPP mmbentuk badan seleksi caleg untuk wawancara 2.780 pelamar. Itu hny cover saja. Byk caleg tdk diwawancara ttap duduk di no urut 1 ato 2," demikian twit akun tersebut, pada 26 April lalu.

Akun anomin tersebut juga mengungkap rumor caleg nomor urut 1 dan 2 dari Gerindra adalah orang-orang yang sanggup membayar mahal. Disebutkan biayanya sekitar Rp 1 sampai 2 miliar.

"Caleg untuk nomor urut 1 dan 2 hampir semua di isi oleh orang2 baru yang sanggup membayar sejumlah uang. Org yg loyal sebagian di depak!!" Para pendiri & pengurus hanya bisa menempati no 2, 3, 4, hingga no 6 bahkan ada yg dicoret krn dianggap miskin tdk mampu nyaleg. Terlalu!," demikian twit akun @berantas3.

Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi Internal Partai Gerindra, Pius Lustrilanang, membantah tudingan-tudingan ini. Menurut Pius, tidak sedikit pendaftar seleksi caleg dari kalangan masyarakat yang diusung sebagai caleg Partai Gerindra, tentu penentuan nomor urut berdasarkan elektabilitasnya.

"Kita memang mencari caleg terbaik dari masyarakat. Saya kira itu clear, tidak ada rekayasa," tegas Pius, saat berbincang dengan detikcom, Senin (29/4/2013).

Akun anomin tersebut menyebut banyak politisi partai lain yang loncat ke Gerindra dan masuk melalui sejumlah orang. Sejumlah purnawirawan jenderal yang tahu permainan ini diisukan marah karena merasa tertipu. Para caleg kutu loncat dan dari kalangan pengusaha tersebut disebutkan akun @berantas3 begitu mudah masuk, terutama yang memiliki mobil mewah.

"Nggaklah, kita tidak merekayasa, apalagi meminta uang," bantah Pius terkait hal ini.

Partai Gerindra memang meminta kontribusi uang dari calegnya. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, setiap caleg diminta berkontribusi dalam uang gotong-royong sekitar Rp 300 juta untuk kampanye di dapil masing-masing bersama caleg yang berasal dari satu daerah pemilihan yang sama. Petinggi Gerindra selalu menampik isu seputar pungutan lain di pencalegan.



(van/nrl)