detikcom
Sabtu, 27/04/2013 03:06 WIB

Mendikbud M Nuh: UN Tetap Standar Kelulusan Siswa

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Keinginan beberapa pihak untuk menghapus Ujian Nasional (UN) rupanya ditanggapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M.Nuh. Menurutnya UN merupakan standar kelulusan siswa.

"Tentu, kalau Kemendikbud tidak yakin UN sebagai standar kelulusan, dari dulu sudah bubar toh, dan tidak ada UN," ujar M.Nuh di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (27/4/2013) dinihari.

Menurutnya permasalahan yang terjadi berasal dari percetakan lembar jawaban ujian. Apabila UN tahun ini dibatalkan maka akan berimbas kepada 22 provinsi yang melaksanakan ujian secara normal.

"Jadi kalau kita berfikir bisa dipilah-pilah, ya memang ada masalah di percetakan. Dari 6 percetakan kita harus memikirkan nasib 22 provinsi. Jangan sampai mereka terkena imbasnya. Nanti mereka protes," jelasnya.

Sehingga dia meminta agar beberapa pihak untuk tidak gegabah meminta UN dibatalkan karena kirsuh kekurangan lembar jawaban di 11 provinsi. Karena kekurangan yag terjadi merupakan musibah yang tak terduga.

"Tarohlah yang di 22 provinsi tidak jadi terpakai untuk kelulusan, apa yang harus saya jawab coba? Coba sampeyan bayangkan kalo sampeyan (ujiannya) berjalan normal lalu sampeyan misalkan ada musibah atau kecelakaan itu trus sampean juga di delete apa yang akan terjadi? Kita juga harus memikirkan hal itu. Apa dia harus menanggung beban ini lagi? Yang 11 provinsi ada yang normal kok. Oleh karena itu kita tidak mau gegabah sehingga masukan itu kita terima baik," ujar M.Nuh.

Komisi X menggelar rapat dengan Kemendikbud mengenai carut marutnya pelaksanaan UN SMA 2013. Komisi yang membidangi pendidikan dan olahraga ini meminta hasil UN yang rencananya akan digunakan sebagai patokan kelulusan dan syarat masuk PTN, untuk dipertimbangkan lagi.

"Terhadap pelaksanaan UN SMA sederajat tahun 2013, Komisi X bersikap hasil UN yang akan tetap dijadikan sebagai syarat kelulusan dan syarat masuk PTN dan perlu dipertimbangkan kembali dalam kajian mendalam," ujar Ketua Komisi X Agus Hermanto membacakan risalah rapat dengar pendapat yang baru selesai pada Jumat (26/4/2013) larut malam.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rni/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%