Ribut-ribut UN, Kabalitbang Kemdikbud: Ini Pertama dan Terakhir

Jakarta - Karut marut pelaksaan UN tahun ini menjadi pelajaran berharga bagi dunia pendidikan terkhusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kepala Balitbang Kemendikbud menginginkan masalah ini menjadi yang pertama dan terakhir.

 "Kita tidak ingin itu terulang lagi. Ini yang pertama dan terakhirlah," kata Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kabalitbang Kemendikbud) Khairil Anwar Notodiputro, di Kemendikbud, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2013)

Hal ini disampaikan usai jumpa pers evaluasi pelaksanaan UN SMP/MTs/SMPLB di kantor Kemen dikbud. Dalam acara ini turut hadir Sekjen Inspektorat Kemdikbud, Hindun Basri Purba, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Tengku Ramli Zakaria.

Khairil mengaku saat ini tengah fokus pada pelaksanaan UN terlebih dahulu. Setelah itu, akan ada evaluasi dari tim Balitbang agar menjadi pembelajaran pelaksanaan UN tahun depan.

"Kita masih harus mengevaluasi dimana kelemahannya apa kekurangannya sehingga kita bisa jadikan obat untuk tahun depan," ujarnya.

Khairil mengakui UN tahun ini sangat memberi pelajaran kepada semua pihak termasuk dirinya. Ia mengatakan bahwa berikutnya harus lebih berhati-hati dalam pemantauan pelaksaan percetakan.

"Kalau lelang kita sudah berkali-kali, jadi sepertinya pada teknis dan management percetakan," jelasnya usai acara jumpa pers.

Dalam pemaparannya, Khairil menyatakan pelaksanaan UN SMP berjalan dengan lancar. Pelaksanaan di daerah dikatakannya juga tidak menghadapi kendala yang signifikan.

"Dari hasil pantauan kami UN SMP berjalan lancar, tidak ada masalah yang berat,"

Khairil mengakui, ia menerima laporan kebocoran soal sebanyak 6 laporan. Namun, saat dikonfirmasi kepada pihak Inspektorat di lapangan, tidak ditemukan kebocoran soal sama sekali.

"Sudah kami konfirmasi, tidak ditemukan kebocoran soal," jelasnya.

Menanggapi rekomendasi dari BPK agar tidak ada lagi sentralisasi percetakan, Khairil menjawab bahwa pihaknya berpegang pada substansi dari pelaksanaan UN. Substansi tersebut adalah agar UN dapat terlaksana secara aman, rahasia dan lancar.

"Kemendikbud tidak ingin terjebak pada cara tetapi pada substansi. Tender pusat atau daerah itu cara. Bisa dibicarakan. Jangan sampai tujuan dikorbankan," lanjutnya.

Senada dengan Khairil, anggota BSNP Tengku Ramli Zakaria juga mengatakan bahwa tidak ada persoalan mengenai dimana proses pencetakan dilakukan. Yang terpenting siswa tidak dirugikan.

"Apakah mungkin dari pusat atau daerah yang menjadi konsen kita adalah kelancaran ujiannya," ujar Ramli.


(gah/gah)