Ini Aturan KUHAP yang Dipersoalkan dalam Putusan Susno

Jakarta - Susno Duadji menolak dieksekusi dengan alasan putusan MA tidak mencantumkan perintah penahanan. Selain itu ada bebeberapa kesalahan ketik. Namun ternyata kesalahan ketik tersebut ada perkecualiannya dalam KUHAP. Nah!

Dalam catatan detikcom, Rabu (24/4/2013), Susno berdalih, putusan MA yang artinya menolak kasasi merunut pada putusan di pengadilan tingkat banding, maka putusan itu tetap batal demi hukum. Alasannya, putusan di tingkat banding juga memiliki kesalahan.

"Dalam putusan banding juga salah, mulai dari nomor perkara dan nama saya juga salah," papar Susno.

Pasal 197 ayat 1 KUHP menyaratkan isi surat pemidanaan. Terdapat 12 poin yang wajib dituliskan, dari irah-irah putusan 'DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" hingga penulisan hari tanggal putusan dan sebagainya. Termasuk juga perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l mengkibatkan putusan batal demi hukum," demikian bunyi ayat 2.

Namun terdakwa jangan buru-buru senang jika putusan yang diterimanya tidak memenuhi poin a-l, sebab penjelasan ayat 2 menjelaskan kecuali yang tersebut pada huruf a, e,f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Berikut point yang benar-benar membatalkan demi hukum sebuah putusan:

a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi 'DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

e. tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan

f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan

Nah, jika tidak ada poin a, e,f dan h karena kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.


(asp/nrl)