Wali Kota Jakut: Tak Ada Ganti Rugi untuk Warga Waduk Pluit

Jakarta - Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono menemui warga di bantaran waduk Pluit. Kepada warga, Bambang mengatakan pemerintah tidak akan memberi ganti rugi terkait normalisasi waduk.

"Penggantian ganti rugi nggak ada, karena kan tanah pemerintah. Mereka bayar pajak nggak pakai tanah pemerintah?" kata Bambang di Jalan Pluit Timur Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (25/4/2013).

Untuk warga yang mengklaim membayar pajak, Bambang menyebutkan hal itu tidak membuktikan kepemilikan lahan. Bambang malah mengaku bingung ada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayar warga karena lahan milik pemerintah.

"PBB bukan alat bukti kepemilikan," ujar Bambang.

Pengakuan warga bahwa tidak adanya musyawarah terkait penggusuran untuk normalisasi waduk Pluit juga dibantah oleh Bambang. Menurut Bambang, sudah ada sosialisasi sebelum penggusuran dilakukan.

"Sosialisasi itu sebenarnya sudah dilakukan melalui RT dan RW. Di sini banyak yang punya kepentingan," tambahnya.

Selain menemui warga, Bambang juga mendatangi PT MCU yang berada di sisi barat waduk. Bambang menyebutkan perusahaan alat berat tersebut berdiri di atas tanah pemerinah.

"Saya datang ke sini, pengusaha ini juga akan digusur. Maka saya menjelaskan kepada pemilik PT MCU, agar bapak ibu tidak terprovokasi," jelasnya.

Sebelumnya, sekitar pukul 12.30 WIB, Bambang beserta rombongannya datang ke sisi barat waduk Pluit. Warga yang melihat iringan kendaraan tersebut menduga sebagai kunjungan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Namun ternyata rombongan tersebut adalah Wali Kota Jakarta Utara. Warga lalu menyampaikan keluh kesah mereka terkait normalisasi waduk Pluit kepada Wali Kota.

(vid/rmd)