detikcom

Rabu, 24/04/2013 00:19 WIB

Kasus Suap Makam, Sekda Bogor Dicecar Penyidik KPK Soal Tupoksi

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK kali ini memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bogor Nurhayati terkait kasus dugaan suap pengurusan lahan yang akan dijadikan kuburan mewah di daerah Bogor. Usai pemeriksaan, Nurhayati mengaku hanya ditanyai penyidik mengenai tugas pokok dan fungsinya.

"Saya ditanya soal tupoksi saja," kata Nurhayati, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (23/4/2013). Nurhayati keluar KPK sekitar pukul 20.30 WIB.

Saat ditanya wartawan apakah dirinya ditanyai mengenai keterlibatan Bupati Bogor dalam kasus ini, Nurhayati langsung membantahnya. "Nggak ada," ujarnya. Ia pun kemudian masuk mobil Honda CRV dan meninggalkan gedung KPK.

Selain Sekda, hari ini KPK memeriksa Kepala Dinas Tata Kota Pemkab Bogor Burhanuddin, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkab Bogor Rosaidi, dan Kepala Bappeda Pemkab Bogor Adang Sutandar.

"Soal tupoksi, tidak ada soal lahan," ungkap Burhanuddin, yang keluar bersamaan dengan saksi lainnya. Begitupun dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkab Bogor Rosaidi yang mengamini pernyataan dua rekan sebelumnya.

Nurhayati diperiksa KPK diduga kaitannya dengan Bupati Bogor Rahmat Yasin. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, pernah mengatakan, hubungan Rahmat dalam kasus suap kuburan ini adalah karena statusnya sebagai bupati. Di mana hanya kepala daerah yang dapat mengeluarkan izin penggunaan tanah seluas 100 hektar tersebut.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Pertama yaitu Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher, serta empat Tersangka lainnya yaitu adalah Usep Jumenio PNS golongan III, Willy pegawai honorer di Pemkab Bogor, Sentot Susilo Direktur PT Gerindo Perkasa dan seorang asistennya Nana Supriyatna.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rna/fdn)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
82%
Kontra
18%