Rabu, 24/04/2013 00:19 WIB

Kasus Suap Makam, Sekda Bogor Dicecar Penyidik KPK Soal Tupoksi

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK kali ini memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bogor Nurhayati terkait kasus dugaan suap pengurusan lahan yang akan dijadikan kuburan mewah di daerah Bogor. Usai pemeriksaan, Nurhayati mengaku hanya ditanyai penyidik mengenai tugas pokok dan fungsinya.

"Saya ditanya soal tupoksi saja," kata Nurhayati, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (23/4/2013). Nurhayati keluar KPK sekitar pukul 20.30 WIB.

Saat ditanya wartawan apakah dirinya ditanyai mengenai keterlibatan Bupati Bogor dalam kasus ini, Nurhayati langsung membantahnya. "Nggak ada," ujarnya. Ia pun kemudian masuk mobil Honda CRV dan meninggalkan gedung KPK.

Selain Sekda, hari ini KPK memeriksa Kepala Dinas Tata Kota Pemkab Bogor Burhanuddin, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkab Bogor Rosaidi, dan Kepala Bappeda Pemkab Bogor Adang Sutandar.

"Soal tupoksi, tidak ada soal lahan," ungkap Burhanuddin, yang keluar bersamaan dengan saksi lainnya. Begitupun dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkab Bogor Rosaidi yang mengamini pernyataan dua rekan sebelumnya.

Nurhayati diperiksa KPK diduga kaitannya dengan Bupati Bogor Rahmat Yasin. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, pernah mengatakan, hubungan Rahmat dalam kasus suap kuburan ini adalah karena statusnya sebagai bupati. Di mana hanya kepala daerah yang dapat mengeluarkan izin penggunaan tanah seluas 100 hektar tersebut.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Pertama yaitu Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher, serta empat Tersangka lainnya yaitu adalah Usep Jumenio PNS golongan III, Willy pegawai honorer di Pemkab Bogor, Sentot Susilo Direktur PT Gerindo Perkasa dan seorang asistennya Nana Supriyatna.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(rna/fdn)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%