detikcom
Rabu, 24/04/2013 00:19 WIB

Kasus Suap Makam, Sekda Bogor Dicecar Penyidik KPK Soal Tupoksi

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK kali ini memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bogor Nurhayati terkait kasus dugaan suap pengurusan lahan yang akan dijadikan kuburan mewah di daerah Bogor. Usai pemeriksaan, Nurhayati mengaku hanya ditanyai penyidik mengenai tugas pokok dan fungsinya.

"Saya ditanya soal tupoksi saja," kata Nurhayati, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (23/4/2013). Nurhayati keluar KPK sekitar pukul 20.30 WIB.

Saat ditanya wartawan apakah dirinya ditanyai mengenai keterlibatan Bupati Bogor dalam kasus ini, Nurhayati langsung membantahnya. "Nggak ada," ujarnya. Ia pun kemudian masuk mobil Honda CRV dan meninggalkan gedung KPK.

Selain Sekda, hari ini KPK memeriksa Kepala Dinas Tata Kota Pemkab Bogor Burhanuddin, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkab Bogor Rosaidi, dan Kepala Bappeda Pemkab Bogor Adang Sutandar.

"Soal tupoksi, tidak ada soal lahan," ungkap Burhanuddin, yang keluar bersamaan dengan saksi lainnya. Begitupun dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkab Bogor Rosaidi yang mengamini pernyataan dua rekan sebelumnya.

Nurhayati diperiksa KPK diduga kaitannya dengan Bupati Bogor Rahmat Yasin. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, pernah mengatakan, hubungan Rahmat dalam kasus suap kuburan ini adalah karena statusnya sebagai bupati. Di mana hanya kepala daerah yang dapat mengeluarkan izin penggunaan tanah seluas 100 hektar tersebut.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Pertama yaitu Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher, serta empat Tersangka lainnya yaitu adalah Usep Jumenio PNS golongan III, Willy pegawai honorer di Pemkab Bogor, Sentot Susilo Direktur PT Gerindo Perkasa dan seorang asistennya Nana Supriyatna.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rna/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%