detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 19:34 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 23/04/2013 15:16 WIB

Anggaran Pemilu 2014

Biaya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014 Rp 3,7 Triliun

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2014 menelan biaya yang tidak sedikit. KPU mendapatkan anggaran sebesar Rp 3,7 triliun untuk meng-update pemilik hak suara di Pemilu 2014.

Persisnya, anggaran sebesar Rp 3.758.405.010.634 telah disepakati DPR masuk dalam anggaran tahun 2013 untuk pemutakhiran data pemilih. Dalam dokumen yang diperoleh detikcom dari anggota Banggar DPR, Selasa (23/4/2013), anggaran Rp 3,7 triliun ini masuk dalam pos anggaran 'dokumen pemutakhiran data pemilih'.

Berikut adalah rincian pemutakhiran data pemilih:

a. Sosialisasi dan implementasi peraturan dan SOP pemutakhiran data pemilih : Rp 204.214.860.000
b. Rapat koordinasi dalam rangka pemutakhiran data pemilih : Rp 171.819.568.000
c. Penerimaan DP4 dan data WNI di luar negeri: Rp 2.261.673.000
d. Penyusunan rekapitulasi data pemilih: Rp 156.768.357.000
e. Monitoring dan supervisi pemutakhiran data pemilih: Rp 102.178.348.000
f. PPK (honorarium dan operasional): Rp 577.801.651.000
g. PPS (honorarium dan operasional): Rp 1.913.615.571.000
h. Pantarlih (honorarium dan operasional): Rp 629.744.982.634


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(van/try)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%