Detik.com News
Detik.com
Selasa, 23/04/2013 15:16 WIB

Anggaran Pemilu 2014

Biaya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014 Rp 3,7 Triliun

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Biaya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014 Rp 3,7 Triliun
Jakarta - Pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2014 menelan biaya yang tidak sedikit. KPU mendapatkan anggaran sebesar Rp 3,7 triliun untuk meng-update pemilik hak suara di Pemilu 2014.

Persisnya, anggaran sebesar Rp 3.758.405.010.634 telah disepakati DPR masuk dalam anggaran tahun 2013 untuk pemutakhiran data pemilih. Dalam dokumen yang diperoleh detikcom dari anggota Banggar DPR, Selasa (23/4/2013), anggaran Rp 3,7 triliun ini masuk dalam pos anggaran 'dokumen pemutakhiran data pemilih'.

Berikut adalah rincian pemutakhiran data pemilih:

a. Sosialisasi dan implementasi peraturan dan SOP pemutakhiran data pemilih : Rp 204.214.860.000
b. Rapat koordinasi dalam rangka pemutakhiran data pemilih : Rp 171.819.568.000
c. Penerimaan DP4 dan data WNI di luar negeri: Rp 2.261.673.000
d. Penyusunan rekapitulasi data pemilih: Rp 156.768.357.000
e. Monitoring dan supervisi pemutakhiran data pemilih: Rp 102.178.348.000
f. PPK (honorarium dan operasional): Rp 577.801.651.000
g. PPS (honorarium dan operasional): Rp 1.913.615.571.000
h. Pantarlih (honorarium dan operasional): Rp 629.744.982.634


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%