detikcom
Selasa, 23/04/2013 15:16 WIB

Anggaran Pemilu 2014

Biaya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014 Rp 3,7 Triliun

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2014 menelan biaya yang tidak sedikit. KPU mendapatkan anggaran sebesar Rp 3,7 triliun untuk meng-update pemilik hak suara di Pemilu 2014.

Persisnya, anggaran sebesar Rp 3.758.405.010.634 telah disepakati DPR masuk dalam anggaran tahun 2013 untuk pemutakhiran data pemilih. Dalam dokumen yang diperoleh detikcom dari anggota Banggar DPR, Selasa (23/4/2013), anggaran Rp 3,7 triliun ini masuk dalam pos anggaran 'dokumen pemutakhiran data pemilih'.

Berikut adalah rincian pemutakhiran data pemilih:

a. Sosialisasi dan implementasi peraturan dan SOP pemutakhiran data pemilih : Rp 204.214.860.000
b. Rapat koordinasi dalam rangka pemutakhiran data pemilih : Rp 171.819.568.000
c. Penerimaan DP4 dan data WNI di luar negeri: Rp 2.261.673.000
d. Penyusunan rekapitulasi data pemilih: Rp 156.768.357.000
e. Monitoring dan supervisi pemutakhiran data pemilih: Rp 102.178.348.000
f. PPK (honorarium dan operasional): Rp 577.801.651.000
g. PPS (honorarium dan operasional): Rp 1.913.615.571.000
h. Pantarlih (honorarium dan operasional): Rp 629.744.982.634


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%