"Kalau tahun ini saja mungkin sekitar Rp 1,3 triliun (APBN 2013), tapi dari pengajuan kita sampai 2014 itu sekitar Rp 5 triliun," kata ketua KPU Husni Kamil Manik, di kantornya Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2013).
Ia menuturkan, proses lelang logistik itu ditargetkan selesai tahun pada tahun ini, namun untuk item pengadaan akan disesuaikan dengan logsitik yang ada pada Pemilu sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kotak suara atau bilik suara itu penambahan, karena dari Pemilu yang lalu ada kekurangan yang itu disebabkan karena kerusakan, kehilangan, atau penambahan jumlah TPS," lanjutnya.
Menurut Husni, dalam hal pengadaan logistik ini, pada Pemilu tahun 2009 KPU dinilai zero korupsi. Maka ia berharap dalam pengadaan ataupun penambahan logisitik pada pemilu kali ini bisa lebih baik dari Pemilu sebelumnya.
"Tahun 2009 kan zero korupsi untuk logstik, jadi ada perkembangan hanya tidak diapresiasi. Nah, itu kan kita kerjasama dengan LKPP tahun 2009. Kita akan perkuat lagi kerjasama dengan LKPP supaya nanti lebih baik lagi," kata mantan ketua KPU Sumatera Barat itu.
(bal/van)