Selasa, 23/04/2013 00:31 WIB

Kisah Caleg PDIP Simalungun Dicoret dari DCS di Menit Terakhir

Andi Siahaan - detikNews
Medan - Seorang calon anggota legislatif DPRD Simalungun dari PDIP dicoret dari Daftar Calon Sementara (DCS) pada menit-menit terakhir pendaftaran. Padahal namanya semula masuk dalam DCS yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Keceriaan Daud Purba (45) hilang ketika mendengar namanya dicoret dari DCS PDIP untuk DPRD Simalungun, Sumatera Utara (Sumut). Daud menduga pencoretan namanya karena perintah salah seorang DPP melalui Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Simalungun. Posisi Daud digantikan Elvis Simanjuntak. Nama ini, kata Daud, sebelumnya tidak terdaftar dalam DCS.

Masalah ini membuat Daud kesal bukan kepalang. Baginya menjadi caleg adalah impiannya sejak lama. Puluhan tahun dirinya mengabdi di partai berlambang kepala banteng tersebut.

"Puluhan tahun aku membesarkan partai, tapi beginilah yang kudapat," ujar Daud di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun, Jalan Sang Nawaluh, Kecamatan Siantar, Senin (22/4/2013).

Sebenarnya pencoretan namanya bukan masalah besar. Namun yang membuatnya kesal dan malu, sebelum ikut mengantarkan DCS bersama pengurus partai, Daud telah diberangkatkan dengan doa oleh isteri, anak dan mertuanya.

"Di mana mukaku kubuat. Malu aku sama keluarga. Padahal keluarga sudah berdoa bersama memberangkatkan aku, Bang," keluh Daud yang menjabat Ketua Satuan Tugas (Satgas) PDIP Simalungun.

Tak puas dirinya dicoret, Daud berusaha menanyakan alasan pencoretan dirinya ke pengurus partai. Namun sampai Senin malam tidak satupun pengurus partai yang bisa ditemuinya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rmd/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%