detikcom
Minggu, 21/04/2013 15:22 WIB

Satgas PDIP akan Rekrut 1,5 Juta Anggota untuk Amankan Pemilu 2014

Rina Atriana - detikNews
Satgas PDIP
Jakarta - PDIP sudah mulai melakukan pergerakan untuk mengamankan Pemilu 2014 agar tak ada kecurangan. Partai berlambang moncong putih itu sesumbar akan merekrut 1,5 juta anggota untuk menjaga TPS-TPS saat pencoblosan.

"Rencananya kita akan merekrut 1,5 juta orang dari seluruh Indonesia untuk mengawal jalannya pelaksanaan demokrasi," kata Ketua Satgas Nasional PDIP, Komarudin Watubun di Sekretariat Satgas, Jl Cideng Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (21/4/2013).

Komarudin mengenakan seragam satgas berwarna serba hitam dan baret Cakra Buana warna merah. Ada 3 bintang di baret itu.

Meski bermaksud merekrut 1,5 juta orang, Satgas PDIP saat ini baru memiliki anggota 700 orang. Proses perekrutan akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

"Kita inginnya, di tiap TPS akan dijaga oleh minimal 2 satgas, agar pelaksanaan demokrasi benar-benar bisa terkawal," ujarnya.

Sejauh ini, menurut Komarudin, anggota satgas yang direkrut berasal dari mereka yang bahkan tidak lulus sekolah dasar. "Namun, itu bukan penghalang, yang penting kalian mengabdi dengan penuh kepada Pancasila, dan mengawal jalannya demokrasi dengan baik," ungkapnya di depan ratusan anggotanya yang berbaris rapi.

Hari ini baru saja diresmikan sekretariat Satuan Tugas Nasional yang terletak di Gambir, Jakarta Pusat, oleh Walikota Jakarta Pusat, mewakili Gubernur Jokowi. Diharapkan dengan adanya sekretariat tersebut, kegiatan satgas dapat lebih terprogram dan terkoordinasi dengan baik.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rna/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
66%
Kontra
34%