detikcom

Jumat, 19/04/2013 15:05 WIB

Peraturan Caleg Diprotes Yusril, Ini Tanggapan KPU

M Iqbal - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kuasa hukum Forum DPRD se-Indonesia Yusril Ihza Mahendra memprotes peraturan KPU soal ketentuan caleg harus mundur dari DPR/DPRD jika nyaleg dari partai berbeda. Komisioner KPU Arif Budiman, menilai peraturan KPU sudah sesuai dengan Undang-undang Pemilu.

"KPU punya semangat untuk melindungi hak konstitusional pemilih, ketika orang menjadi calon dia kampanye saya calon partai A, dengan kontrak sosial yang berlangsung 5 tahun. Maka idealnya orang menghormati konstitusional pemilih untuk menjadi anggota partai A selama 5 tahun," kata Arif Budiman saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (19/4/2013).

Menurutnya, Undang-undang menyebutkan bahwa seseorang hanya boleh menjadi anggota di satu partai, maka jika berpindah partai dia harus mundur dari partai asal. Bagi anggota dewan, maka mundur juga dari parlemen.

"Dia dipercaya menjadi wakil rakyat selama 5 tahun kemudian di tengah perjalanan pindah, undang-undang hanya membolehkan jadi satu parpol saja. Kalau berpindah ke partai B maka partai A harus dilepas tidak lagi jadi partai A," ungkapnya.

"Maka ketika tidak lagi menjadi partai A, berhakkah dia mewakili partai A di dewan?," lanjut Arif.

Ia menuturkan, atas alasan itulah peraturan KPU dibuat untuk memberi kepastian bahwa caleg hanya menjadi anggota di satu partai politik sebagaimana amanat undang-undang.

"Jadi ketika daftar (sebagai caleg partai lain) dia telah mundur dari partai sebelumnya, kedua dia menyatakan mundur sebagai anggota DPRD yang dibuktikan dengan SK pemberhentian. Kalau belum dapat SK, maka surat bahwa SK sedang diproses," ungkap Arif.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bal/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
64%
Kontra
36%