Detik.com News
Detik.com
Jumat, 19/04/2013 15:05 WIB

Peraturan Caleg Diprotes Yusril, Ini Tanggapan KPU

M Iqbal - detikNews
Halaman 1 dari 2
Peraturan Caleg Diprotes Yusril, Ini Tanggapan KPU
Jakarta - Kuasa hukum Forum DPRD se-Indonesia Yusril Ihza Mahendra memprotes peraturan KPU soal ketentuan caleg harus mundur dari DPR/DPRD jika nyaleg dari partai berbeda. Komisioner KPU Arif Budiman, menilai peraturan KPU sudah sesuai dengan Undang-undang Pemilu.

"KPU punya semangat untuk melindungi hak konstitusional pemilih, ketika orang menjadi calon dia kampanye saya calon partai A, dengan kontrak sosial yang berlangsung 5 tahun. Maka idealnya orang menghormati konstitusional pemilih untuk menjadi anggota partai A selama 5 tahun," kata Arif Budiman saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (19/4/2013).

Menurutnya, Undang-undang menyebutkan bahwa seseorang hanya boleh menjadi anggota di satu partai, maka jika berpindah partai dia harus mundur dari partai asal. Bagi anggota dewan, maka mundur juga dari parlemen.

"Dia dipercaya menjadi wakil rakyat selama 5 tahun kemudian di tengah perjalanan pindah, undang-undang hanya membolehkan jadi satu parpol saja. Kalau berpindah ke partai B maka partai A harus dilepas tidak lagi jadi partai A," ungkapnya.

"Maka ketika tidak lagi menjadi partai A, berhakkah dia mewakili partai A di dewan?," lanjut Arif.

Ia menuturkan, atas alasan itulah peraturan KPU dibuat untuk memberi kepastian bahwa caleg hanya menjadi anggota di satu partai politik sebagaimana amanat undang-undang.

"Jadi ketika daftar (sebagai caleg partai lain) dia telah mundur dari partai sebelumnya, kedua dia menyatakan mundur sebagai anggota DPRD yang dibuktikan dengan SK pemberhentian. Kalau belum dapat SK, maka surat bahwa SK sedang diproses," ungkap Arif.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/fdn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%