detikcom
Jumat, 19/04/2013 15:05 WIB

Peraturan Caleg Diprotes Yusril, Ini Tanggapan KPU

M Iqbal - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kuasa hukum Forum DPRD se-Indonesia Yusril Ihza Mahendra memprotes peraturan KPU soal ketentuan caleg harus mundur dari DPR/DPRD jika nyaleg dari partai berbeda. Komisioner KPU Arif Budiman, menilai peraturan KPU sudah sesuai dengan Undang-undang Pemilu.

"KPU punya semangat untuk melindungi hak konstitusional pemilih, ketika orang menjadi calon dia kampanye saya calon partai A, dengan kontrak sosial yang berlangsung 5 tahun. Maka idealnya orang menghormati konstitusional pemilih untuk menjadi anggota partai A selama 5 tahun," kata Arif Budiman saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (19/4/2013).

Menurutnya, Undang-undang menyebutkan bahwa seseorang hanya boleh menjadi anggota di satu partai, maka jika berpindah partai dia harus mundur dari partai asal. Bagi anggota dewan, maka mundur juga dari parlemen.

"Dia dipercaya menjadi wakil rakyat selama 5 tahun kemudian di tengah perjalanan pindah, undang-undang hanya membolehkan jadi satu parpol saja. Kalau berpindah ke partai B maka partai A harus dilepas tidak lagi jadi partai A," ungkapnya.

"Maka ketika tidak lagi menjadi partai A, berhakkah dia mewakili partai A di dewan?," lanjut Arif.

Ia menuturkan, atas alasan itulah peraturan KPU dibuat untuk memberi kepastian bahwa caleg hanya menjadi anggota di satu partai politik sebagaimana amanat undang-undang.

"Jadi ketika daftar (sebagai caleg partai lain) dia telah mundur dari partai sebelumnya, kedua dia menyatakan mundur sebagai anggota DPRD yang dibuktikan dengan SK pemberhentian. Kalau belum dapat SK, maka surat bahwa SK sedang diproses," ungkap Arif.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bal/fdn)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%