detikcom
Jumat, 19/04/2013 12:03 WIB

Yusril: KPU Melampaui Tugas dan Kewenangan

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Yusril Ihza Mahendra mendampingi puluhan orang dari Forum Anggota DPRD se-Indonesia memprotes peraturan KPU soal syarat pencalegan. Yusril yang dalam hal ini sebagai kuasa hukum, menilai KPU telah melampaui tugas dan kewenagan dalam membuat peraturan.

Peraturan yang diprotes adalah Peraturan KPU nomor 13 tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR/DPRD pasal 9 yang menyebutkan bahwa anggota DPR/DPRD yang ingin mencalonkan diri dari partai berbeda harus mengundurkan diri dan mendapat surat pemberhentian dari pimpinan DPR/DPRD.

"Yang mengatur keharusan anggota DPR atau DPRD berhenti sebagai anggota untuk maju sebagai caleg melalui partai lain cukup dengan yang bersangkutan berhenti dari partai sebelumnya," kata Yusril di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (19/4/2013).

"Jadi Undang-undang mengatakan cukup dengan surat pimpinan partai bahwa dia sudah berhenti, tapi oleh KPU ditambah harus surat keterangan berhenti sebagai anggota DPR/DPRD paling tidak surat dari pimpinan DPR/DPR baru bisa mendaftar," lanjutnya.

Nah, karenanya menurut Yusril ia diminta oleh anggota Forum DPRD se-Indonesia untuk menyampaikan surat keberatan dan meminta agar KPU mengubah peraturan yang dimaksud. Bahwa anggota DPR/DPRD yang nyaleg dari partai lain cukup dengan keterangan sudah berhenti dari partai sebelumnya.

"Saya anggap KPU selain membuat peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang juga melampai tugas dan kewenangannya," kritik Yusril.

Ia menuturkan, tugas KPU hanyalah bagaimana menyelenggaran Pemilu, begitu calon anggota legislatif sudah terpilih maka selesai sudah tugas KPU.

"Mau apa sebagai anggota DPR atau DPRD ya itu terserah partai, mau di-PAW, berhenti atau selesai. KPU hanya berwenang mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaran pemilu yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya," kata Yusril.




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bal/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%