detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Senin, 21/04/2014 04:04 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Jumat, 19/04/2013 12:03 WIB

Yusril: KPU Melampaui Tugas dan Kewenangan

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Yusril Ihza Mahendra mendampingi puluhan orang dari Forum Anggota DPRD se-Indonesia memprotes peraturan KPU soal syarat pencalegan. Yusril yang dalam hal ini sebagai kuasa hukum, menilai KPU telah melampaui tugas dan kewenagan dalam membuat peraturan.

Peraturan yang diprotes adalah Peraturan KPU nomor 13 tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR/DPRD pasal 9 yang menyebutkan bahwa anggota DPR/DPRD yang ingin mencalonkan diri dari partai berbeda harus mengundurkan diri dan mendapat surat pemberhentian dari pimpinan DPR/DPRD.

"Yang mengatur keharusan anggota DPR atau DPRD berhenti sebagai anggota untuk maju sebagai caleg melalui partai lain cukup dengan yang bersangkutan berhenti dari partai sebelumnya," kata Yusril di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (19/4/2013).

"Jadi Undang-undang mengatakan cukup dengan surat pimpinan partai bahwa dia sudah berhenti, tapi oleh KPU ditambah harus surat keterangan berhenti sebagai anggota DPR/DPRD paling tidak surat dari pimpinan DPR/DPR baru bisa mendaftar," lanjutnya.

Nah, karenanya menurut Yusril ia diminta oleh anggota Forum DPRD se-Indonesia untuk menyampaikan surat keberatan dan meminta agar KPU mengubah peraturan yang dimaksud. Bahwa anggota DPR/DPRD yang nyaleg dari partai lain cukup dengan keterangan sudah berhenti dari partai sebelumnya.

"Saya anggap KPU selain membuat peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang juga melampai tugas dan kewenangannya," kritik Yusril.

Ia menuturkan, tugas KPU hanyalah bagaimana menyelenggaran Pemilu, begitu calon anggota legislatif sudah terpilih maka selesai sudah tugas KPU.

"Mau apa sebagai anggota DPR atau DPRD ya itu terserah partai, mau di-PAW, berhenti atau selesai. KPU hanya berwenang mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaran pemilu yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya," kata Yusril.




Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bal/van)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%
MustRead close