detikcom
Jumat, 19/04/2013 12:03 WIB

Yusril: KPU Melampaui Tugas dan Kewenangan

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Yusril Ihza Mahendra mendampingi puluhan orang dari Forum Anggota DPRD se-Indonesia memprotes peraturan KPU soal syarat pencalegan. Yusril yang dalam hal ini sebagai kuasa hukum, menilai KPU telah melampaui tugas dan kewenagan dalam membuat peraturan.

Peraturan yang diprotes adalah Peraturan KPU nomor 13 tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR/DPRD pasal 9 yang menyebutkan bahwa anggota DPR/DPRD yang ingin mencalonkan diri dari partai berbeda harus mengundurkan diri dan mendapat surat pemberhentian dari pimpinan DPR/DPRD.

"Yang mengatur keharusan anggota DPR atau DPRD berhenti sebagai anggota untuk maju sebagai caleg melalui partai lain cukup dengan yang bersangkutan berhenti dari partai sebelumnya," kata Yusril di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (19/4/2013).

"Jadi Undang-undang mengatakan cukup dengan surat pimpinan partai bahwa dia sudah berhenti, tapi oleh KPU ditambah harus surat keterangan berhenti sebagai anggota DPR/DPRD paling tidak surat dari pimpinan DPR/DPR baru bisa mendaftar," lanjutnya.

Nah, karenanya menurut Yusril ia diminta oleh anggota Forum DPRD se-Indonesia untuk menyampaikan surat keberatan dan meminta agar KPU mengubah peraturan yang dimaksud. Bahwa anggota DPR/DPRD yang nyaleg dari partai lain cukup dengan keterangan sudah berhenti dari partai sebelumnya.

"Saya anggap KPU selain membuat peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang juga melampai tugas dan kewenangannya," kritik Yusril.

Ia menuturkan, tugas KPU hanyalah bagaimana menyelenggaran Pemilu, begitu calon anggota legislatif sudah terpilih maka selesai sudah tugas KPU.

"Mau apa sebagai anggota DPR atau DPRD ya itu terserah partai, mau di-PAW, berhenti atau selesai. KPU hanya berwenang mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaran pemilu yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya," kata Yusril.




Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bal/van)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%