detikcom
Jumat, 19/04/2013 12:03 WIB

Yusril: KPU Melampaui Tugas dan Kewenangan

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Yusril Ihza Mahendra mendampingi puluhan orang dari Forum Anggota DPRD se-Indonesia memprotes peraturan KPU soal syarat pencalegan. Yusril yang dalam hal ini sebagai kuasa hukum, menilai KPU telah melampaui tugas dan kewenagan dalam membuat peraturan.

Peraturan yang diprotes adalah Peraturan KPU nomor 13 tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR/DPRD pasal 9 yang menyebutkan bahwa anggota DPR/DPRD yang ingin mencalonkan diri dari partai berbeda harus mengundurkan diri dan mendapat surat pemberhentian dari pimpinan DPR/DPRD.

"Yang mengatur keharusan anggota DPR atau DPRD berhenti sebagai anggota untuk maju sebagai caleg melalui partai lain cukup dengan yang bersangkutan berhenti dari partai sebelumnya," kata Yusril di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (19/4/2013).

"Jadi Undang-undang mengatakan cukup dengan surat pimpinan partai bahwa dia sudah berhenti, tapi oleh KPU ditambah harus surat keterangan berhenti sebagai anggota DPR/DPRD paling tidak surat dari pimpinan DPR/DPR baru bisa mendaftar," lanjutnya.

Nah, karenanya menurut Yusril ia diminta oleh anggota Forum DPRD se-Indonesia untuk menyampaikan surat keberatan dan meminta agar KPU mengubah peraturan yang dimaksud. Bahwa anggota DPR/DPRD yang nyaleg dari partai lain cukup dengan keterangan sudah berhenti dari partai sebelumnya.

"Saya anggap KPU selain membuat peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang juga melampai tugas dan kewenangannya," kritik Yusril.

Ia menuturkan, tugas KPU hanyalah bagaimana menyelenggaran Pemilu, begitu calon anggota legislatif sudah terpilih maka selesai sudah tugas KPU.

"Mau apa sebagai anggota DPR atau DPRD ya itu terserah partai, mau di-PAW, berhenti atau selesai. KPU hanya berwenang mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaran pemilu yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya," kata Yusril.




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bal/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%