Detik.com News
Detik.com
Kamis, 18/04/2013 06:45 WIB

Beredar Usulan Gaji PNS Golongan I/a Mahkamah Agung Rp 6 Juta

Andi Saputra - detikNews
Beredar Usulan Gaji PNS Golongan I/a Mahkamah Agung Rp 6 Juta
Jakarta - Beredar selebaran usulan kenaikan gaji PNS yang bertugas di Mahkamah Agung (MA) dengan angka fantastis. Dalam selebaran itu disebutkan Golongan I mendapat remunerasi Rp 6 juta dan tertinggi diraih Sekretaris MA sebesar Rp 46,9 juta.

Dalam tabel selebaran yang diterima detikcom, Kamis (18/4/2013), disebutkan PNS Golongan I/a Rp 3,6 juta dan Golongan I/e Rp 4,6 juta. Jumlah nominal tunjangan dalam bentuk remunerasi ini berbeda menurut kelas pengadilan.

Untuk pengadilan kelas IA Khusus, Golongan I/a diusulkan mendapat gaji Rp 6 juta dan Golongan I/d sebesar Rp 6,7 juta. Masuk dalam kelas pengadilan ini seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Adapun PNS MA di posisi puncak tertinggi penghasilannya diusulkan diterima oleh Sekretaris MA sebesar Rp 46,9 juta. Di bawahnya Dirjen/Kepala Badan/Eselon IA sebesar Rp 41,5 juta. Adapun diurutan ketiga diduduki Panitera Muda Perkara/Eselon II sebesar Rp 33 juta.

Selebaran ini beredar kencang di internal hakim dan PNS MA. Baik di jejaring sosial yang diikuti para hakim/PNS MA atau disebar lewat brodcast layanan seluler.

Atas beredarnya angka-angka di atas, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur tidak bisa memastikan. Namun dia membenarkan jika saat ini MA tengah mengusulkan remunerasi pegawai.

"Persisnya saya nggak bawa datanya. Tapi memang sedang diusulkan remunerasi pegawai non hakim," ujar Ridwan.

(asp/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%