detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 10:00 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 18/04/2013 06:45 WIB

Beredar Usulan Gaji PNS Golongan I/a Mahkamah Agung Rp 6 Juta

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Beredar selebaran usulan kenaikan gaji PNS yang bertugas di Mahkamah Agung (MA) dengan angka fantastis. Dalam selebaran itu disebutkan Golongan I mendapat remunerasi Rp 6 juta dan tertinggi diraih Sekretaris MA sebesar Rp 46,9 juta.

Dalam tabel selebaran yang diterima detikcom, Kamis (18/4/2013), disebutkan PNS Golongan I/a Rp 3,6 juta dan Golongan I/e Rp 4,6 juta. Jumlah nominal tunjangan dalam bentuk remunerasi ini berbeda menurut kelas pengadilan.

Untuk pengadilan kelas IA Khusus, Golongan I/a diusulkan mendapat gaji Rp 6 juta dan Golongan I/d sebesar Rp 6,7 juta. Masuk dalam kelas pengadilan ini seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Adapun PNS MA di posisi puncak tertinggi penghasilannya diusulkan diterima oleh Sekretaris MA sebesar Rp 46,9 juta. Di bawahnya Dirjen/Kepala Badan/Eselon IA sebesar Rp 41,5 juta. Adapun diurutan ketiga diduduki Panitera Muda Perkara/Eselon II sebesar Rp 33 juta.

Selebaran ini beredar kencang di internal hakim dan PNS MA. Baik di jejaring sosial yang diikuti para hakim/PNS MA atau disebar lewat brodcast layanan seluler.

Atas beredarnya angka-angka di atas, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur tidak bisa memastikan. Namun dia membenarkan jika saat ini MA tengah mengusulkan remunerasi pegawai.

"Persisnya saya nggak bawa datanya. Tapi memang sedang diusulkan remunerasi pegawai non hakim," ujar Ridwan.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(asp/rmd)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%