detikcom
Kamis, 18/04/2013 06:45 WIB

Beredar Usulan Gaji PNS Golongan I/a Mahkamah Agung Rp 6 Juta

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Beredar selebaran usulan kenaikan gaji PNS yang bertugas di Mahkamah Agung (MA) dengan angka fantastis. Dalam selebaran itu disebutkan Golongan I mendapat remunerasi Rp 6 juta dan tertinggi diraih Sekretaris MA sebesar Rp 46,9 juta.

Dalam tabel selebaran yang diterima detikcom, Kamis (18/4/2013), disebutkan PNS Golongan I/a Rp 3,6 juta dan Golongan I/e Rp 4,6 juta. Jumlah nominal tunjangan dalam bentuk remunerasi ini berbeda menurut kelas pengadilan.

Untuk pengadilan kelas IA Khusus, Golongan I/a diusulkan mendapat gaji Rp 6 juta dan Golongan I/d sebesar Rp 6,7 juta. Masuk dalam kelas pengadilan ini seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Adapun PNS MA di posisi puncak tertinggi penghasilannya diusulkan diterima oleh Sekretaris MA sebesar Rp 46,9 juta. Di bawahnya Dirjen/Kepala Badan/Eselon IA sebesar Rp 41,5 juta. Adapun diurutan ketiga diduduki Panitera Muda Perkara/Eselon II sebesar Rp 33 juta.

Selebaran ini beredar kencang di internal hakim dan PNS MA. Baik di jejaring sosial yang diikuti para hakim/PNS MA atau disebar lewat brodcast layanan seluler.

Atas beredarnya angka-angka di atas, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur tidak bisa memastikan. Namun dia membenarkan jika saat ini MA tengah mengusulkan remunerasi pegawai.

"Persisnya saya nggak bawa datanya. Tapi memang sedang diusulkan remunerasi pegawai non hakim," ujar Ridwan.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%