Detik.com News
Detik.com
Kamis, 18/04/2013 06:45 WIB

Beredar Usulan Gaji PNS Golongan I/a Mahkamah Agung Rp 6 Juta

Andi Saputra - detikNews
Beredar Usulan Gaji PNS Golongan I/a Mahkamah Agung Rp 6 Juta
Jakarta - Beredar selebaran usulan kenaikan gaji PNS yang bertugas di Mahkamah Agung (MA) dengan angka fantastis. Dalam selebaran itu disebutkan Golongan I mendapat remunerasi Rp 6 juta dan tertinggi diraih Sekretaris MA sebesar Rp 46,9 juta.

Dalam tabel selebaran yang diterima detikcom, Kamis (18/4/2013), disebutkan PNS Golongan I/a Rp 3,6 juta dan Golongan I/e Rp 4,6 juta. Jumlah nominal tunjangan dalam bentuk remunerasi ini berbeda menurut kelas pengadilan.

Untuk pengadilan kelas IA Khusus, Golongan I/a diusulkan mendapat gaji Rp 6 juta dan Golongan I/d sebesar Rp 6,7 juta. Masuk dalam kelas pengadilan ini seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Adapun PNS MA di posisi puncak tertinggi penghasilannya diusulkan diterima oleh Sekretaris MA sebesar Rp 46,9 juta. Di bawahnya Dirjen/Kepala Badan/Eselon IA sebesar Rp 41,5 juta. Adapun diurutan ketiga diduduki Panitera Muda Perkara/Eselon II sebesar Rp 33 juta.

Selebaran ini beredar kencang di internal hakim dan PNS MA. Baik di jejaring sosial yang diikuti para hakim/PNS MA atau disebar lewat brodcast layanan seluler.

Atas beredarnya angka-angka di atas, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur tidak bisa memastikan. Namun dia membenarkan jika saat ini MA tengah mengusulkan remunerasi pegawai.

"Persisnya saya nggak bawa datanya. Tapi memang sedang diusulkan remunerasi pegawai non hakim," ujar Ridwan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%