Rabu, 17/04/2013 20:34 WIB

Beredar Isu Pembatalan UN via BBM, Kemendikbud Pastikan itu Hoax!

Ramdhan Muhaimin - detikNews
Ilustrasi
Jakarta - Sebuah pesan berantai soal pembatalan Ujian Nasional (UN) melalui BlackBerry Massenger (BBM) beredar di masyarakat. BBM tidak bertanggung jawab itu beredar di tengah penyelanggaraan UN yang sedang berlangsung saat ini. Wamendikbud Musliar Kasim memastikan isi BBM tersebut tidak benar.

"Impossible," ujar Musliar Kasim dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Rabu (17/4/2013).

Sementara anggota Badan Standarisasi Pendidikan Nasional (BSNP) Teuku Ramli Zakaria juga memastikan tidak ada keputusan pembatalan UN dari Kemendikbud.

"Setahu saya tidak ada. Saya tidak dapat informasinya," ujar Teuku Ramli.

Berikut isi pesan BBM tersebut: "PENGUMUMAN, M.NUH selaku MENDIKBUD, berdasarkan sidang DEKDIBUD tadi siang mengucapkan mohon maaf kepada seluruh peserta UN 2013 atas kesalahan Teknis yang terjadi pada 11 Provinsi bagian Tengah. Dan untuk menyatarakan taraf kelulusan siswa, jadi UN 2013 akan digagalkan dan kelulusan akan ditentukan oleh pihak sekolah dengan nilai US yang sudah ada, jadi kita dapat dipastikan kita lulus semua..silakan check di koran Harian Seputar Indonesia Hal.8. tolong sebarkan ke teman2 peserta UN 2013 ".

Masyarakat, khususnya para pelajar diminta untuk tidak terpengaruh dengan pesan BBM tersebut.

Pelaksanaan UN tahun ini memang dinilai banyak kalangan banyak bermasalah. Salah satunya adalah ditundanya pelaksanaan UN secara mendadak di 11 Provinsi, yang semestinya digelar 15 April namun diundur hingga 18 April 2013. Namun demikian, UN tetap dilaksanakan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rmd/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%