detikcom
Rabu, 17/04/2013 18:46 WIB

Dilibatkan Pilih Kapolpos, Warga 7 Desa di Simalungun Antusias

Andi Siahaan - detikNews
Foto: Andi Siahaan/detikcom
Simalungun - Warga dari 7 desa di Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut), antusias mengikuti pemilihan Kepala Polisi Pos (Kapolpos) Laras, Rabu (17/4/2013). Sebanyak 300-an warga hadir di Wisma Sisalana Laras dan akhirnya memilih Aiptu Lambok Sianipar.

Mekanisme pemilihan kapolpos yang baru pertama terjadi di Indonesia itu, bukanlah seperti pemilihan kepala desa. Warga tidak mencoblos kertas suara dan memilih langsung kapolpos.

Adapun mekanismenya, tiga bintara berpangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) dipilih menjadi calon kapolpos. Ketiganya masing-masing Juliamzah Saragih, Tua Raja Tambunan dan Lambok Sianipar. Mereka diberikan kesempatan memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi serta program kerja.

Setelah itu di hadapan warga, Kapolres Simalungun AKBP Andi S Taufik menanyakan langsung kepada warga calon mana yang paling diterima masyarakat. Bagi warga yang setuju diperbolehkan mengangkat tangan. Dari tiga calon warga ternyata lebih banyak memilih Lambok Sianipar.

Andi menjelaskan meski warga telah memilih namun pihaknyalah yang menentukan pengangkatan kapolpos. Namun pengangkatannya berdasarkan aspirasi masyarakat.

"Pengangkatan kapolpos merupakan wewenang kapolres karena jabatan kapolpos adalah jabatan karier. Namun kami tetap mempertimbangkan calon yang bisa diterima masyarakat," ujar Andi.

Meski bukan pemilihan langsung, warga mengaku senang karena bisa menyampaikan aspirasi mereka. Kepala Desa Bah Gunung, Nasib, mengatakan, dengan diajukannya tiga calon kapolpos tersebut diharapkan polisi bisa semakin dekat dengan masyarakat.

Pemilihan Kapolpos Laras oleh masyarakat ini merupakan ide Polres Simalungun untuk lebih dekat dengan masyarakat. Pertimbangan utama karena pejabat kapolpos merupakan ujung tombak polisi dalam melayani masyarakat. Pertimbangan lain karena pejabat kapolpos lama Aiptu Kastel Sitorus yang meninggal dunia beberapa waktu lalu, dikenal dekat dengan masyarakat.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rul/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%