detikcom
Rabu, 17/04/2013 14:25 WIB

Masjidil Haram Direnovasi, Tahun Ini Tak Ada Penambahan Kuota Haji

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Masjidil Haram
Jakarta - Kementerian Agama memastikan tidak akan menambah kuota haji pada tahun ini. Hal tersebut disebabkan karena tengah adanya renovasi Masjidil Haram di Makkah.

"Pak Menteri beberapa waktu yang lalu sudah bertemu dengan menteri haji di Arab Saudi. Akan tetapi permohonan penambahan 30 ribu kuota tidak bisa diakomodir," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Anggito Abimanyu dalam konferensi pers di kantornya di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2013).

"Alasan dari pemerintah Arab Saudi karena sedang dilakukan renovasi besar-besaran di Masjidil Haram," sambung Anggito.

Menurut Anggito, pemerintah Arab Saudi memprioritaskan kenyamanan jamaah. Karena sedang ada renovasi itu, maka penambahan kuota tidak bisa diakomodir.

"Alasan utamanya adalah kenyamanan jamaah. Jika renovasi sudah selesai yang diperkirakan akan selesai pada satu tahun, dimungkinkan penambahan kuota bisa diakomodir," kata Anggito.

Pada tahun 2012, Indonesia mendapat kuota 221 ribu jamaah. Pemerintah Saudi menetapkan kuota 1.000 jamaah untuk 1 juta penduduk. Sedang antrean (waiting-list) di Indonesia ada yang mencapai 14 tahun.

Terkait pelaksanaan haji, Anggito juga mengatakan adanya kebijakan baru dalam hal pengelolaan dana haji. Dana setoran awal yang selama ini dikelola bank konvensional akan dipindahkan ke bank syariah.

"Dana setoran awal akan dikelola oleh bank syariah. Selama ini dana setoran awal dilakukan di bank konvensional dan jumlahnya ada Rp 11 triliun, seluruh proses ini memakan waktu enam bulan," ujar Anggito.

Korban salah tangkap dibakar hidup hidup dan ditembak agar mengakui tuduhan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
52%
Kontra
48%