Pimpinan DPR Dukung KPK Periksa Tender Soal UN

Jakarta - Karut marut persiapan Ujian Nasional (UN) membuat pelaksanaan UN di 11 provinsi tertunda, para siswa pun menjadi korban. Kalangan pimpinan DPR meminta KPK mengusut kemungkinan adanya pelanggaran hukum di tender percetakan soal UN.

"Ini kan sebetulnya karut marutnya dari proses tender yang tidak benar. Ini tentunya kita serahkan ke penegak hukum, dalam hal ini KPK untuk menindaklanjutinya," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan kepada detikcom, Rabu (17/4/2013).

Taufik menyayangkan Mendikbud M Nuh menyalahkan percetakan soal UN. Karena itu, lebih baik dicari siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kekisruhan UN ini.

"Jangan hanya fokus di karut-marut yang saling menyalahkan tadi. Silakan ada indikasi yang tidak sehat diproses yang berwenang," kata Taufik.

Kalangan DPR mengaku prihatin dengan kekacauan UN. Komisi X DPR akan terjun ke lapangan pada Kamis mendatang untuk memastikan pelaksanaan UN tidak tertunda lagi.

"Saya sudah minta pimpinan Komisi X agar anggotanya terjun ke lapangan. Jangan sampai UN hari Kamis diundur lagi, karena akan berpengaruh ke tahapan UN SD dan SLTP," tandasnya.

LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melaporkan tender UN kepada KPK pada Selasa kemarin. Fitra menyebut PT Ghalia Indonesia Printing yang bertugas mencetak soal UN di 11 provinsi tidak punya kapasitas dalam mengerjakan proyek pengadaan soal UN.

Menurut Fitra, PT Ghalia menawarkan nilai proyek senilai Rp 22,4 miliar. Padahal terdapat tiga perusahaan lain yang menawarkan nilai lebih rendah, yaitu PT AI Rp 17,1 miliar, PT JTP Rp 21,1 miliar, dan PT BDP Rp 21,6 miliar.



(van/nrl)